Penyidik mendalami dugaan aliran dana dari perusahaan batu bara di Kutai Kartanegara sebagai jasa pengamanan tambang.
JAKARTA, PresisiMedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan aliran dana dari aktivitas pertambangan batu bara kepada Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno. Dana tersebut diduga diberikan secara rutin setiap bulan sebagai imbalan jasa pengamanan operasional tambang di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan informasi awal yang diperoleh penyidik menunjukkan adanya pemberian dana secara berkala.
“Informasi yang kami terima memang ini diberikan setiap bulan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut Asep, dugaan pengamanan tambang tersebut dilakukan melalui struktur organisasi yang berjenjang hingga tingkat daerah, termasuk di Kalimantan Timur, lokasi beroperasinya perusahaan tambang yang terkait dengan perkara ini.
Diperiksa Empat Jam di KPK
Sebelumnya, KPK memeriksa Japto Soerjosoemarno sebagai saksi pada Selasa (10/3/2026). Pemeriksaan berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 13.26 WIB di Gedung Merah Putih KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mendalami dugaan penerimaan hasil tambang oleh Japto dari salah satu perusahaan yang kini terseret perkara.
“Penyidik mendalami dugaan penerimaan atas hasil pertambangan dari PT Alamjaya Barapratama sebagai jasa pengamanan,” ujar Budi.
Tiga Korporasi Ditetapkan Tersangka
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka pada Februari 2026, yaitu:
PT Sinar Kumala Naga
PT Alamjaya Barapratama
PT Bara Kumala Sakti
KPK menyebut ketiga perusahaan tersebut diduga bersama-sama dengan Rita Widyasari menerima atau memberikan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara per metrik ton di wilayah Kutai Kartanegara.
Saat ini, penyidik masih menelusuri aliran dana dalam kasus tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga ikut menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
(Redaksi)
