SUMUT | Presisimedia.com – Dugaan peredaran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan kembali mencuat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara. Sebuah kios pengecer pupuk bersubsidi, UD Kurnia yang berada di Desa Iparbondar, Kecamatan Panyabungan, diduga menyalurkan pupuk subsidi ke luar daerah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan pupuk bersubsidi tersebut diduga diangkut menggunakan satu unit dump truk Mitsubishi berwarna kuning pada malam hari, Kamis (12/3), menuju wilayah Kabupaten Padang Lawas. Padahal, pupuk tersebut diduga merupakan jatah bagi kelompok tani di Desa Iparbondar, Kecamatan Panyabungan.
Menanggapi dugaan tersebut, Ketua Lembaga Aspirasi Mahasiswa (LAMA) Sumatera Utara, Panyahatan Ritonga, menyatakan pihaknya bersama sejumlah organisasi dari Padang Lawas Utara (Paluta) dan Padang Lawas (Palas) akan menyampaikan laporan resmi kepada pihak kepolisian.
“Kami berencana menjumpai Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K. untuk menyampaikan laporan resmi terkait dugaan peredaran pupuk bersubsidi tersebut,” ujar Panyahatan Ritonga dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Kamis (12/3).
Ia menegaskan pihaknya akan menyerahkan sejumlah informasi dan data awal kepada kepolisian agar segera dilakukan penyelidikan di lapangan.
“Kami berharap Polres Padang Lawas segera turun ke lapangan menindaklanjuti laporan ini. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran, maka pihak yang terlibat baik penjual maupun pihak yang diduga menampung pupuk tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Selain melaporkan kepada pihak kepolisian, LAMA juga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal untuk segera melakukan pengecekan terhadap dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi tersebut.
Menurutnya, apabila benar pupuk subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi petani di Desa Iparbondar justru disalurkan ke luar daerah, maka hal tersebut sangat merugikan kelompok tani yang berhak menerima.
“Kami meminta Dinas Pertanian Madina segera menindaklanjuti dugaan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, kami berharap dinas terkait memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin terhadap pihak yang melanggar,” ujarnya.
Sebagai informasi, tata kelola pupuk bersubsidi telah diatur dalam beberapa regulasi pemerintah, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 mengenai teknis penyaluran, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme pengadaan dan distribusi pupuk dari produsen hingga ke tingkat pengecer.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah. Penyalurannya harus sesuai dengan alokasi yang tercatat dalam sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan hanya dapat ditebus oleh petani yang berhak melalui kios resmi.
Pelanggaran terhadap distribusi pupuk bersubsidi di luar ketentuan, termasuk menyalurkan ke pihak yang tidak berhak atau menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kios pengecer UD Kurnia yang disebut dalam informasi tersebut belum memberikan keterangan resmi. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Tim Redaksi.
