PADANG, Presisimedia.com–LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat yang telah menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Sikabu di Nagari Kayu Gadang, Kabupaten Padang Pariaman.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menilai penahanan para tersangka menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara pada proyek infrastruktur yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Kejati Sumatera Barat yang telah bekerja secara profesional dalam mengungkap dugaan korupsi proyek Jembatan Sikabu hingga menetapkan dan menahan para tersangka. Ini merupakan bentuk keseriusan penegakan hukum yang patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat,” ujar Ahmad Husein Batu Bara, (22/6/2026)
Sebelumnya, Kejati Sumbar resmi menahan tiga tersangka masing-masing berinisial BB selaku Direktur PT Maidah Rekajaya sebagai penyedia pekerjaan, A selaku Kuasa Direksi, dan Y yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Arjuna, menjelaskan proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Sikabu bersumber dari anggaran BPBD Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai mencapai Rp25,42 miliar.
Menurut Arjuna, dalam pelaksanaan pekerjaan diduga tidak memperhatikan aspek kajian teknis yang semestinya menjadi acuan dalam pembangunan jembatan. Akibatnya, konstruksi yang dibangun tidak mampu bertahan saat terjadi banjir besar hingga mengalami kerusakan dan akhirnya roboh.
“Dalam pelaksanaan pekerjaan diduga tidak memperhatikan aspek kajian teknis sehingga berakibat robohnya jembatan dan tidak tahan terhadap kondisi banjir besar,” kata Arjuna dalam konferensi pers.
Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Sumatera Barat, dugaan tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp7,5 miliar.
Selain menetapkan tersangka, penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp96,5 juta yang berasal dari pengembalian kerugian yang diduga telah dinikmati oleh salah seorang tersangka.
“Kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat mencapai Rp7,5 miliar. Penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp96,5 juta yang berasal dari pengembalian kerugian yang telah dinikmati salah seorang tersangka,” ujar Arjuna.
Menanggapi perkembangan kasus tersebut, Ahmad Husein Batu Bara mengatakan bahwa perkara Jembatan Sikabu harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemerintah daerah dan penyelenggara proyek agar lebih mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran publik.
Menurutnya, setiap proyek yang menggunakan dana negara harus mengutamakan kualitas pekerjaan karena menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika proyek bernilai puluhan miliar rupiah justru mengalami kegagalan konstruksi, tentu publik berhak mempertanyakan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya,” tegasnya.
P2NAPAS juga berharap proses penyidikan yang dilakukan Kejati Sumbar dapat berjalan secara independen, profesional, dan transparan hingga seluruh fakta hukum terungkap secara terang.
“Kami mendukung Kejati Sumbar untuk mengusut perkara ini sampai tuntas. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” kata Ahmad Husein Batu Bara.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek infrastruktur, terutama yang dibiayai melalui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, pengawasan yang kuat merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan kegagalan konstruksi yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta ketentuan lain yang berlaku. Mereka terancam pidana penjara maksimal seumur hidup apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Saat ini, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 23 Juni hingga 12 Juli 2026 di Rutan Anak Air Kelas IIB Padang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
(Redaksi).
