BENGKULU SELATAN – Presisimedia.com– Pemerintah Desa Anggut, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, bersama masyarakat menggelar Musyawarah Desa (Musdes) yang membahas wacana hibah tanah untuk pembangunan gedung Koperasi Desa (Kopdes) tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung secara terbuka dan partisipatif sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan warga dalam mendukung penguatan ekonomi berbasis desa melalui pengembangan Koperasi Merah Putih.
Musdes tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Anggut Meidwan Ependi beserta perangkat desa, Ketua BPD, pengurus masjid, pendamping koperasi, pengurus Kopdes, serta masyarakat setempat yang turut memberikan masukan dan pandangan terkait rencana pembangunan tersebut.
Wacana hibah tanah ini merupakan bagian dari upaya mendukung program penguatan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi, yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis desa. Program tersebut juga merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda nasional yang digagas oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Pemerintah desa menegaskan bahwa rencana hibah tanah dilakukan secara sukarela oleh warga tanpa paksaan, serta harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Proses ini juga menjadi perhatian serius agar seluruh tahapan berjalan transparan dan sesuai regulasi.
Kepala Desa Anggut, Meidwan Ependi, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan musyawarah untuk memastikan seluruh rencana pembangunan koperasi dapat berjalan sesuai aturan.
“Kami melakukan musyawarah dalam rangka mendukung program pemerintah pusat dalam pembangunan gedung Koperasi Merah Putih. Proses hibah harus jelas secara legalitas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, lahan yang disiapkan untuk pembangunan koperasi minimal seluas 1.000 meter persegi dan harus memenuhi syarat teknis, termasuk bebas dari risiko bencana serta memiliki status kepemilikan yang sah.
Selain itu, pemerintah desa juga mengacu pada arahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan UKM yang selama ini mendorong partisipasi masyarakat dalam penguatan ekonomi melalui koperasi desa.
Dalam musyawarah tersebut, salah satu warga dilaporkan telah menyatakan kesediaannya untuk menghibahkan tanah miliknya guna mendukung pembangunan gedung koperasi. Hal ini menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap program pembangunan ekonomi berbasis desa.
Pemerintah desa menegaskan bahwa rencana hibah tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi, termasuk proses administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pembuatan akta hibah melalui notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Selanjutnya, seluruh rencana ini akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pihak terkait di tingkat kabupaten untuk memastikan kesesuaian regulasi serta kelancaran pelaksanaan program pembangunan koperasi desa di wilayah Bengkulu Selatan.
Dengan adanya musyawarah ini, Pemerintah Desa Anggut berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih mandiri dan berkelanjutan melalui koperasi desa.
(Iklandiyanto)
