Muara Bangko, Presisimedia.com — Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Muara Bangko, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak PT Riski Fajar Adi Putra terkait pengelolaan plasma masyarakat yang dinilai perlu peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi.
Koordinator aksi, Adek Saputra dan Ahmad Afandi NST, menyampaikan bahwa keterbukaan data dan komunikasi yang jelas dari pihak perusahaan menjadi hal penting untuk menjaga hubungan kemitraan yang harmonis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Tuntutan Masyarakat
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat mengajukan beberapa poin tuntutan, yaitu:
Pembukaan data pengelolaan plasma secara transparan kepada masyarakat
Pengukuran ulang lahan inti dan plasma secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait
Penyampaian data hutang plasma secara rinci, termasuk dasar perhitungan dan penggunaannya
Keterbukaan data hasil produksi serta mekanisme pembagian keuntungan plasma
Evaluasi terhadap pihak pengelola yang dinilai belum optimal dalam menjalankan tugas
Penetapan skema pembagian hasil plasma setiap satu kali dalam satu bulan
Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah daerah dan aparat terkait melakukan peninjauan terhadap aspek legalitas, perizinan, dan operasional perusahaan di wilayah tersebut.
Hasil Pertemuan dan Kesepakatan
Menjelang rencana aksi yang dijadwalkan pada Kamis, 21 Mei 2026, perwakilan masyarakat dan pihak PT Riski Fajar Adi Putra telah melakukan pertemuan dan mencapai kesepakatan bersama.
Dalam kesepakatan tersebut, pihak perusahaan menyatakan kesediaannya untuk memberikan jawaban resmi atas seluruh tuntutan masyarakat pada Senin, 25 Mei 2026, yang akan disampaikan langsung di Desa Muara Bangko.
Kesepakatan juga memuat ketentuan bahwa apabila hasil kesepakatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, masyarakat akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pihak yang Hadir
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh tokoh adat, kelompok tani, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat termasuk koordinator aksi Adek Saputra dan Ahmad Afandi NST.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan pihak perusahaan dapat terus berjalan secara konstruktif demi terciptanya pengelolaan plasma yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Desa Muara Bangko
(Red/Presisimedia.com)
