Pasaman, PRESISIMEDIA.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons surat konfirmasi yang disampaikan oleh LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) terkait tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai optimalisasi pemenuhan energi di daerah penghasil sumber energi.
Melalui layanan Contact Center ESDM , petugas bernama Deca menyampaikan bahwa surat dan pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, telah diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
“Baik, terkait hal tersebut sudah kami teruskan ke pihak terkait.” Tulisnya (16/7)
Selain memberikan konfirmasi tersebut, Contact Center ESDM juga mengajak pelapor untuk mengisi Survei Kepuasan Layanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengapresiasi adanya respons awal dari Kementerian ESDM. Menurutnya, konfirmasi bahwa surat telah diteruskan merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Namun demikian, ia berharap tindak lanjut tidak berhenti pada tahap penerusan surat semata, melainkan diikuti dengan jawaban resmi yang menjelaskan langkah konkret atas rekomendasi BPK RI.
“Kami menghargai respons awal dari Kementerian ESDM. Selanjutnya kami menunggu penjelasan resmi mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan transparan,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Sebelumnya, LSM P2NAPAS telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Menteri ESDM mengenai sejumlah temuan BPK, antara lain belum optimalnya pemanfaatan investasi jaringan gas rumah tangga (jargas) di Kabupaten Sorong, kompleksitas distribusi BBM di wilayah Papua bagian barat, serta pemanfaatan LPG hasil produksi daerah yang dinilai masih belum optimal.
Dalam surat tersebut, LSM P2NAPAS meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Kementerian ESDM dalam melaksanakan rekomendasi BPK, termasuk koordinasi dengan PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), serta instansi terkait lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, LSM P2NAPAS masih menunggu jawaban substantif dari Kementerian ESDM mengenai poin-poin yang disampaikan dalam surat konfirmasi tersebut.
Redaksi akan memuat penjelasan resmi dari Kementerian ESDM setelah diterima, sebagai bagian dari penerapan asas keberimbangan dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim Redaksi)
