PADANG PANJANG, Presisimedia.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasar Sayur Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Tahun Anggaran 2024.
Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik pada Senin, 14 September 2026, setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan terhadap proyek yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 tersebut.
Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang Panjang itu memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp1.669.970.078,81.
Tiga tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial WK (51), FA (41), dan HG (45). Penetapan tersebut didasarkan pada hasil penyidikan yang didukung keterangan 21 orang saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, serta petunjuk yang diperoleh penyidik.
Dua Tersangka Ditahan
Dari tiga tersangka, Kejari Padang Panjang melakukan penahanan terhadap WK dan FA. Keduanya telah diantarkan ke Rutan Kelas II B Padang Panjang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Sementara itu, tersangka HG (45) belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan penyidik.
Kejari Padang Panjang menyatakan proses terhadap HG akan ditindaklanjuti melalui pemanggilan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Penahanan terhadap WK dan FA dilakukan dalam rangka kepentingan penyidikan, termasuk pendalaman alat bukti, penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara, serta pendalaman peran masing-masing pihak untuk kepentingan pembuktian pada tahap penuntutan.
Dalam keterangan Kejari Padang Panjang, kewenangan penahanan dalam rangka kepentingan penyidikan mengacu pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
Penyidikan Masih Berjalan
Kejari Padang Panjang menegaskan proses hukum terhadap ketiga tersangka masih berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejaksaan juga menyatakan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Para tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Redaksi)
