Bengkulu Selatan, presisimedia.com— Dugaan pencemaran Sungai Selali menjadi perhatian setelah informasi tersebut dikonfirmasikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu. BWS menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Selatan serta melakukan evaluasi terhadap kepatuhan PT SBS dalam menjalankan kewajiban izin penggunaan sumber daya air.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu, Wiel Mushawiry Suryana, ST, MT, melalui Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan (Kasi OP) BWS Sumatera VII, Fikri Edy, menyampaikan klarifikasi terkait pemanfaatan sumber daya air Sungai Selali oleh PT SBS.
Klarifikasi tersebut mencakup persoalan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), informasi dugaan pencemaran Sungai Selali, hingga kemungkinan tindak lanjut terhadap izin penggunaan sumber daya air PT SBS.
BJPSDA Belum Dipungut, BWS: Pengaturan Teknis Masih Difinalisasi
BWS Sumatera VII menjelaskan bahwa Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu, termasuk Wilayah Sungai Nasal–Padang Guci, mekanisme dan besaran BJPSDA telah ditetapkan. Namun, pemungutan di tingkat Balai masih menunggu penyelesaian dan finalisasi pengaturan teknis di tingkat Kementerian Pekerjaan Umum.
BWS menegaskan, belum dipungutnya BJPSDA bukan merupakan bentuk pembiaran maupun pemberian fasilitas penggunaan air secara cuma-cuma kepada pihak tertentu. BWS juga membantah anggapan bahwa pihaknya sengaja membiarkan negara mengalami kerugian demi kepentingan korporasi, karena pemungutan PNBP harus dilakukan berdasarkan mekanisme resmi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dugaan Pencemaran Sungai Selali Akan Ditindaklanjuti
Mengenai informasi dugaan pencemaran Sungai Selali, BWS Sumatera VII menyatakan baru memperoleh informasi tersebut melalui proses konfirmasi yang dilakukan Presisi Media.
Hingga klarifikasi disampaikan, BWS mengaku belum menerima tembusan resmi terkait surat sanksi maupun hasil pengawasan dari DLH Kabupaten Bengkulu Selatan.
Meski demikian, informasi tersebut akan ditindaklanjuti.
BWS menyatakan akan berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memperoleh informasi dan dokumen pendukung yang diperlukan.
BWS selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan PT SBS terhadap kewajiban yang tercantum dalam izin penggunaan sumber daya air.
Sebagai tindak lanjut, BWS menyampaikan akan memberikan surat peringatan kepada PT SBS agar memenuhi seluruh ketentuan dan kewajiban dalam izin penggunaan sumber daya air, termasuk kewajiban melakukan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran air.
Izin PT SBS Bisa Ditindaklanjuti Jika Pelanggaran Terbukti
Terkait kemungkinan pencabutan izin PT SBS, BWS Sumatera VII menjelaskan bahwa langkah tersebut bergantung pada hasil pengawasan dan verifikasi.
Pemegang izin penggunaan sumber daya air berkewajiban melakukan upaya pengendalian pencemaran air serta melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya air.
Apabila hasil pengawasan dan evaluasi membuktikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban dalam izin, termasuk kewajiban pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil pengawasan dan evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada Direktur Jenderal sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan demikian, hingga proses verifikasi selesai, belum terdapat kesimpulan bahwa PT SBS telah terbukti melakukan pelanggaran ataupun bahwa izinnya akan dicabut.
BJPSDA Bukan Satu-satunya Sumber Pembiayaan
BWS Sumatera VII juga menjelaskan bahwa BJPSDA bukan satu-satunya sumber pembiayaan pengelolaan sumber daya air.
Kegiatan dan anggaran BWS disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta program yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Dalam pelaksanaan tugasnya, BWS melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air, termasuk konservasi dan pengendalian daya rusak air seperti penanganan banjir, kekeringan, erosi, serta kerusakan fisik sungai.
Sementara itu, pemulihan atau penanganan pencemaran lingkungan akibat kegiatan atau limbah pihak tertentu pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan instansi yang membidangi lingkungan hidup.
Karena itu, BWS menegaskan belum dilaksanakannya pemungutan BJPSDA tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan tidak tersedianya anggaran BWS untuk melakukan pemulihan pencemaran Sungai Selali.
Menunggu Hasil Pengawasan
Klarifikasi BWS Sumatera VII tersebut menempatkan persoalan Sungai Selali pada tahap koordinasi, pengawasan, dan verifikasi.
BWS menyatakan akan berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Bengkulu Selatan serta mengevaluasi kepatuhan PT SBS terhadap kewajiban dalam izin penggunaan sumber daya air.
Hasil pengawasan nantinya diharapkan memberikan kejelasan mengenai kondisi Sungai Selali, kepatuhan pemegang izin, serta langkah yang akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran.
PresisiMedia.com akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut dengan mengedepankan prinsip konfirmasi, keberimbangan, verifikasi, serta hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait.
(Iklandiyanto)
Tagar:
#SungaiSelali #BWSSumateraVII #PT SBS #BengkuluSelatan #PencemaranSungai #BJPSDA #PNBP #SumberDayaAir #DLHBengkuluSelatan #LingkunganHidup #PresisiMedia #BeritaBengkulu #BeritaTerkini
