KUTAI KARTANEGARA, Presisimedia.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara mulai mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara sebesar Rp9,5 miliar guna memastikan apakah terdapat unsur mens rea atau niat jahat yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Pendalaman dilakukan meskipun terdapat mekanisme pengembalian kerugian negara, karena hal tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana.
Kepala Kejari Kutai Kartanegara, Tengku Firdaus, mengatakan hasil pemeriksaan BPK menjadi pemicu bagi Kejaksaan untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran. Menurutnya, proses tersebut bertujuan membedakan apakah persoalan yang ditemukan hanya sebatas kesalahan administrasi atau telah memenuhi unsur pidana.
“Bagi kami, temuan BPK itu menjadi trigger atau pemicu untuk melakukan pendalaman. Memang ada mekanisme yang memberikan waktu kepada pihak terkait untuk melakukan pengembalian. Namun nanti akan kami lakukan klarifikasi, apakah sejak awal memang terdapat mens rea atau niat jahat,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Kutai Kartanegara, Rabu (1/7/2026).
Firdaus menegaskan, pengembalian kerugian negara tidak otomatis menghentikan proses hukum. Kejaksaan tetap akan mengkaji seluruh rangkaian peristiwa, pola penggunaan anggaran, serta indikasi adanya unsur kesengajaan sebelum menentukan langkah penanganan perkara.
Ia mengacu pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi.
“Kembali lagi kepada ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Karena itu seluruh informasi yang kami terima akan kami dalami kembali,” tegasnya.
Lebih lanjut, Firdaus mengungkapkan Kejari Kukar telah mulai bekerja dengan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui persoalan tersebut. Langkah itu merupakan bagian dari proses awal pengumpulan bahan keterangan untuk menentukan arah penanganan perkara.
“Kami sudah bekerja, hanya saja belum bisa kami sampaikan secara terbuka. Sudah ada beberapa pihak yang kami lakukan klarifikasi,” katanya.
Menurut Firdaus, hasil klarifikasi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah temuan tersebut hanya berupa kekeliruan administratif atau telah mengandung unsur mens rea yang dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi.
“Itu yang akan kami klarifikasi terlebih dahulu. Apakah ini hanya kesalahan administrasi atau memang terdapat mens rea, dalam bahasa hukumnya adalah niat jahat. Kami akan melihat polanya seperti apa, kemudian membangun konstruksi hukumnya. Proses pengembalian dana juga akan menjadi salah satu bahan yang kami cermati dalam proses tersebut,” pungkasnya.
(*)
