OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok pada Kamis malam (5/2/2026) menjadi alarm keras: keadilan sedang digadai.
Satu pelanggaran etik mampu merusak reputasi Mahkamah Agung, lembaga yang baru saja meraih kepercayaan publik tertinggi (76,6% menurut survei Goodstats).
Semua prestasi dan inovasi bertahun-tahun kini terancam oleh praktik transaksional individu.
Distribusi hakim berintegritas dan Smart Majelis Hakim berbasis AI seharusnya menjadi benteng anti-transaksional.
Namun OTT ini menunjukkan bahwa sistem dan teknologi tidak akan efektif bila moral pengemban amanah rapuh.
Integritas bukan sekadar aturan formal; ia adalah kesadaran moral yang harus dijaga tanpa kompromi.
Praktik suap dan transaksi dalam peradilan bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah pengkhianatan terhadap masyarakat, negara, dan amanah Tuhan.
Sekali ternoda, kepercayaan publik bisa berubah menjadi reruntuhan yang sulit diperbaiki.
OTT Wakil Ketua PN Depok menjadi peringatan tegas: prestasi Mahkamah Agung akan sia-sia bila integritas tidak dijadikan fondasi utama.
Lembaga peradilan harus kembali ke akar: kejujuran tanpa kompromi, keberanian menolak godaan, dan keberpihakan total pada keadilan.
(Pimpinan Redaksi)
