Jakarta, Presisimedia.com — Di tengah dinamika hukum terkait pengelolaan kawasan strategis nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (LSM P2NAPAS) menyoroti keberlangsungan operasional The Sultan Hotel & Residence yang masih aktif menawarkan layanan kepada publik.
Melalui surat resmi permohonan konfirmasi dan klarifikasi, P2NAPAS mendorong manajemen hotel untuk menyampaikan penjelasan terbuka demi menjaga kepercayaan konsumen, kepastian hukum, dan reputasi korporasi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat untuk mendorong prinsip transparansi dan kepastian hukum dalam aktivitas usaha sektor perhotelan.
P2NAPAS menegaskan bahwa permohonan klarifikasi ini bukan dimaksudkan sebagai tuduhan, melainkan upaya memperoleh penjelasan resmi dan berimbang dari manajemen Hotel Sultan agar publik dan konsumen tidak dirugikan oleh ketidakjelasan informasi terkait status legalitas operasional.
“Kami menekankan bahwa langkah ini bukan untuk menyudutkan pihak mana pun. Yang kami dorong adalah keterbukaan informasi agar masyarakat sebagai konsumen memperoleh kepastian hukum sebelum melakukan transaksi, sekaligus menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha Hotel Sultan,” ujar Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara.
Dalam surat konfirmasi bernomor 0XX/KONF-P2NAPAS/II/2026, P2NAPAS merujuk pada sejumlah ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah, antara lain berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan kawasan Gelora Bung Karno, pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) serta perizinan usaha yang sebelumnya dimiliki pengelola, hingga adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan pengosongan dan pengembalian aset kepada negara.
Meski demikian, berdasarkan pemantauan publik, aktivitas operasional The Sultan Hotel & Residence masih terpantau berjalan, termasuk penawaran kamar hotel dan unit hunian melalui berbagai platform pemesanan.
Kondisi ini dinilai perlu memperoleh penjelasan resmi dari manajemen agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum sebelum melakukan transaksi.
“Transaksi bisnis harus berdiri di atas dasar hukum yang sah.
Karena itu, klarifikasi dari manajemen menjadi penting agar tidak ada pihak, khususnya konsumen, yang berpotensi dirugikan akibat ketidakpastian status legal operasional,” tegas Ahmad Husein Batu Bara.
Melalui surat tersebut, P2NAPAS meminta manajemen The Sultan Hotel & Residence memberikan klarifikasi tertulis mengenai dasar hukum keberlanjutan operasional, jaminan keabsahan transaksi yang dilakukan konsumen, langkah perlindungan terhadap potensi risiko hukum dan finansial, serta komitmen penyelesaian kewajiban kepada negara.
Selain itu, manajemen juga diminta menjelaskan strategi menjaga transparansi dan reputasi perusahaan apabila terjadi perubahan status pengelolaan aset di kemudian hari.
P2NAPAS berharap manajemen The Sultan Hotel & Residence dapat merespons permohonan klarifikasi ini secara terbuka dan profesional, sehingga publik memperoleh informasi yang jelas, objektif, dan berimbang.
Transparansi dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan reputasi korporasi di tengah dinamika kebijakan dan penegakan hukum yang sedang berlangsung.
(Tim Redaksi)
