Bengkulu, Presisimedia.com – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, H. Zulhendri, S.Sos., M.Pd, memberikan klarifikasi menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan penggelembungan harga (mark-up) pakaian seragam di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Zulhendri menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dilarang mewajibkan orang tua atau wali murid membeli seragam melalui sekolah. Apabila ditemukan praktik yang bertentangan dengan ketentuan, Dinas Pendidikan akan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Kami menegaskan bahwa sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam di sekolah maupun mencari keuntungan dari penjualan seragam. Jika ditemukan pelanggaran yang didukung bukti yang cukup, kami akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk meminta pengembalian dana dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada pihak yang bertanggung jawab,” ujar Zulhendri.
Menurutnya, Dinas Pendidikan terus memantau berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat, termasuk persoalan harga seragam sekolah yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan seragam telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 serta Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022, yang pada prinsipnya melarang sekolah menjadikan penjualan seragam sebagai kegiatan yang berorientasi keuntungan.
Selain itu, sekolah juga tidak diperbolehkan merekomendasikan toko tertentu kepada orang tua siswa. Dinas Pendidikan pun telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan agar tidak melakukan penjualan maupun mengarahkan pembelian seragam kepada penyedia tertentu.
“Kami akan terus melakukan pemantauan, berkoordinasi dengan pengawas sekolah, serta membuka kanal pengaduan masyarakat agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara objektif,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas beredarnya rekaman yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam rekaman itu, seorang yang mengaku sebagai penjahit menyampaikan dugaan adanya perbedaan antara harga sebenarnya dengan harga yang tercantum pada kuitansi penjualan seragam pada tahun 2025.
Dalam rekaman tersebut disebutkan bahwa harga seragam yang semula sekitar Rp260.000 diduga ditulis menjadi Rp330.000 atas arahan pihak tertentu. Namun demikian, informasi tersebut masih merupakan dugaan dan memerlukan proses verifikasi oleh pihak berwenang.
Menanggapi hal tersebut, Zulhendri memastikan Dinas Pendidikan akan memanggil kepala sekolah terkait guna meminta penjelasan serta melakukan pendalaman berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengetahui secara utuh duduk persoalannya. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, tentu akan kami tindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan juga mengimbau seluruh kepala sekolah agar tetap fokus meningkatkan mutu layanan pendidikan dan tidak membebani orang tua siswa dengan persoalan bisnis seragam maupun perlengkapan sekolah lainnya.
Menurut Zulhendri, komunikasi yang terbuka, persuasif, dan sesuai regulasi antara sekolah, komite sekolah, dan orang tua menjadi kunci untuk mencegah munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat.
Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara resmi disertai data dan bukti pendukung agar setiap laporan dapat diproses secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Iklandiyanto)
