Bengkulu Selatan|PresisiMedia.com – Dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu secara resmi melaporkan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Pengaduan bernomor 335/LSM-P2NAPAS/VII/2026 yang ditandatangani Ketua DPD LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu, Iklandiyanto, didasarkan pada keluhan petani, pemberitaan media, serta terbitnya Surat Teguran Tertulis I Nomor 02109/SP/CV.SF/V/2026 dari CV. Sriwijaya Fertilizer kepada salah satu Penerima Pada Titik Serah (PPTS) terkait dugaan penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan HET.
Baca juga :
*Setneg RI Terima Surat Pengaduan LSM P2NAPAS kepada Presiden Prabowo Soal Dugaan Penjualan Pupuk Subsidi di Atas HET* https://presisimedia.com/setneg-ri-terima-surat-pengaduan-lsm-p2napas-kepada-presiden-prabowo-soal-dugaan-penjualan-pupuk-subsidi-di-atas-het/
Bagi DPD LSM P2NAPAS, terbitnya surat teguran tersebut semestinya menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi tata kelola distribusi pupuk bersubsidi secara menyeluruh. Jika distributor menemukan adanya dugaan pelanggaran, publik berhak mengetahui sejauh mana pengawasan telah dilakukan dan bagaimana tindak lanjut terhadap temuan tersebut.
Di tengah kondisi tersebut, suara petani terus bergema. Keluhan mengenai harga pupuk bersubsidi yang disebut melebihi HET bukan lagi isu baru. Apabila kondisi itu benar terjadi, maka tujuan utama program subsidi untuk meringankan beban petani menjadi dipertanyakan karena manfaat yang diharapkan berpotensi tidak diterima secara optimal.
Baca juga :
*Petani Menjerit, Distributor Akui PPTS Jual Pupuk Subsidi di Atas HET* https://presisimedia.com/petani-menjerit-distributor-akui-ppts-jual-pupuk-subsidi-di-atas-het/
DPD LSM P2NAPAS menilai persoalan pupuk bersubsidi tidak cukup diselesaikan melalui surat teguran semata. Yang dibutuhkan adalah penelusuran yang transparan terhadap rantai distribusi, mulai dari distributor, jaringan PPTS, hingga efektivitas pengawasan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan melakukan penyelidikan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti. Tujuannya bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan memastikan program pupuk bersubsidi benar-benar berjalan sesuai aturan dan hak petani terlindungi,” ujar Ketua DPD LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu, Iklandiyanto.
Baca juga :
*Petani Menjerit, Harga Pupuk Subsidi Dikeluhkan: Ketua P2NAPAS Tantang Mentan Amran Turun ke Bengkulu Selatan* https://presisimedia.com/petani-menjerit-harga-pupuk-subsidi-dikeluhkan-ketua-p2napas-tantang-mentan-amran-turun-ke-bengkulu-selatan/
LSM P2NAPAS juga meminta agar aparat memeriksa dokumen distribusi, harga penjualan, bukti transaksi, laporan pengawasan, serta meminta klarifikasi dari seluruh pihak yang terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah dugaan penjualan di atas HET hanya terjadi pada kasus tertentu atau merupakan persoalan yang lebih luas.
Program pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut tetap terjaga.
Baca juga :
*Dugaan Mafia pupuk Subsidi Masih Merajalela Di Bengkulu Selatan, Kios Jual Diatas Het*
https://presisimedia.com/dugaan-mafia-pupuk-subsidi-masih-merajalela-di-bengkulu-selatan-kios-jual-diatas-het/
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari (CV. SF), PT Pupuk Indonesia (Persero), Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) terkait substansi pengaduan yang disampaikan DPD LSM P2NAPAS.
PresisiMedia.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, guna menjaga keberimbangan informasi dan memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan penjelasan atau klarifikasi.
(Tim Redaksi)
