Bengkulu, Presisimedia.com – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra, menegaskan bahwa seluruh sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan menjadikan penjualan seragam sebagai aktivitas bisnis ataupun mengambil keuntungan dari kebutuhan dasar peserta didik.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat mengenai dugaan mahalnya harga seragam sekolah pada momentum penerimaan peserta didik baru.
Menurut Ilham Putra, ketentuan mengenai pengadaan seragam telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pengadaan seragam merupakan hak dan tanggung jawab orang tua atau wali murid, sementara sekolah tidak diperkenankan menunjuk, mewajibkan, maupun mengarahkan pembelian kepada toko, konveksi, atau penyedia tertentu.
“Dinas Pendidikan Kota Bengkulu tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi kepada toko ataupun penyedia seragam tertentu. Orang tua memiliki kebebasan untuk membeli di mana saja, menjahit sendiri, maupun menggunakan kembali seragam yang masih layak pakai selama sesuai dengan ketentuan warna dan model yang berlaku,” jelas Ilham Putra dalam keterangan tertulis yang diterima Presisimedia.com.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan telah menerbitkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan penjualan seragam kepada peserta didik. Selain itu, pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui pengawas sekolah, tim monitoring, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang terbuka bagi siapa saja yang menemukan dugaan pelanggaran.
Apabila ditemukan sekolah yang terbukti mengarahkan pembelian seragam ke tempat tertentu atau melakukan praktik yang bertentangan dengan ketentuan, Dinas Pendidikan memastikan akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Bentuk sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembinaan, hingga usulan pencopotan kepala sekolah sesuai mekanisme disiplin aparatur sipil negara apabila pelanggaran dinilai berat.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian masyarakat yang selama ini menyampaikan berbagai keluhan terkait tingginya biaya seragam sekolah. Sejumlah orang tua berharap komitmen Dinas Pendidikan tidak berhenti pada penyampaian regulasi semata, melainkan diwujudkan melalui pengawasan yang efektif dan tindakan nyata terhadap setiap laporan yang masuk.
Menurut sejumlah pemerhati pendidikan, transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan terhadap setiap laporan masyarakat diharapkan dapat disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui langkah yang telah diambil pemerintah dalam menegakkan aturan.
Selain itu, pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk mencegah munculnya dugaan praktik yang dapat membatasi kebebasan orang tua dalam memperoleh seragam sekolah dengan harga yang kompetitif. Dengan adanya kepastian penegakan aturan, diharapkan seluruh sekolah dapat fokus pada peningkatan mutu layanan pendidikan tanpa menimbulkan persepsi adanya konflik kepentingan dalam pengadaan perlengkapan sekolah.
Presisimedia.com memandang keterbukaan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dalam memberikan klarifikasi merupakan langkah positif. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya akan diukur melalui implementasi di lapangan, termasuk konsistensi pengawasan, transparansi penanganan pengaduan, serta penegakan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
Ke depan, masyarakat berharap seluruh satuan pendidikan mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga hak orang tua dalam menentukan tempat pembelian seragam benar-benar terlindungi. Pendidikan sebagai layanan publik harus diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang berpotensi memberatkan peserta didik maupun keluarganya.
Presisimedia.com akan terus memantau perkembangan persoalan ini serta membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan tanggapan dari seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Iklandiyanto)
