Pasaman Barat | PresisiMedia.com – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 1 Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas. Total kelebihan pembayaran yang menjadi temuan BPK mencapai puluhan juta rupiah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan Dana BOSP Tahun Anggaran 2025, SMPN 1 Sungai Aur menerima Dana BOSP Reguler sebesar Rp554.693.000 dan Dana BOSP Kinerja sebesar Rp35.000.000. Hingga 31 Desember 2025, realisasi belanja sekolah tercatat sebesar Rp584.050.000.
Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dengan penyedia CV W tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Dari hasil wawancara auditor BPK dengan operator SIPLah pada 12 April 2026 diketahui bahwa operator bekerja sama dengan penyedia tersebut dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Pemeriksaan lanjutan mengungkap barang yang tercatat dibeli melalui CV W pada aplikasi SIPLah ternyata diperoleh secara langsung (offline) dari Toko MS.
Selanjutnya, barang tersebut ditayangkan kembali melalui aplikasi SIPLah menggunakan penyedia CV W dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pembelian sebenarnya.
BPK kemudian melakukan konfirmasi kepada Toko MS pada 16 April 2026. Dari hasil konfirmasi diperoleh daftar harga riil atas barang yang dibeli untuk kebutuhan SMPN 1 Sungai Aur. Setelah dilakukan perbandingan dengan nilai pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban sekolah, ditemukan selisih pembayaran belanja barang sebesar puluhan juta rupiah.
Selain itu, auditor juga menemukan belanja perjalanan dinas sebesar Rp6.700.000 yang tidak didukung bukti perjalanan dinas yang sah.
P2NAPAS Minta Temuan BPK Tidak Berhenti Sebatas Administrasi
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK agar pengelolaan dana pendidikan semakin transparan dan akuntabel.
Menurutnya, Dana BOSP merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan peserta didik sehingga penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Temuan BPK ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Dana BOSP adalah uang negara yang diperuntukkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga setiap rupiah penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel,” ujar Ahmad Husein Batu Bara kepada PresisiMedia.com, Sabtu (4/7/2026).
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat bersama Inspektorat segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOSP di seluruh satuan pendidikan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
Menurut Ahmad Husein, apabila dalam proses tindak lanjut ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Namun, rekomendasi BPK juga harus ditindaklanjuti secara nyata, baik melalui pengembalian kelebihan pembayaran maupun perbaikan sistem pengawasan agar pengelolaan Dana BOSP benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan,” tegasnya.
Temuan tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh satuan pendidikan agar melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai mekanisme yang berlaku, menjaga integritas pelaporan keuangan, serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMPN 1 Sungai Aur, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, maupun pihak penyedia yang disebut dalam LHP BPK belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut atas temuan tersebut. PresisiMedia.com membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Oloan Hasibuan)
Editor Redaksi presisimedia.com
