BENGKULU, PresidiMedia.com – Komitmen Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu untuk mencabut izin kios penyalur yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya positif, namun diharapkan tidak berhenti sebatas pernyataan.
Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita, sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET. Menurutnya, setiap laporan harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan dalam penanganan.
Ia menjelaskan bahwa HET berlaku apabila petani membeli dan mengambil pupuk secara langsung di kios resmi. Sementara itu, apabila pupuk diantarkan ke lokasi petani, selisih harga belum tentu merupakan pelanggaran karena dapat berasal dari biaya jasa pengiriman.
Namun demikian, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penjualan pupuk bersubsidi di atas HET tanpa alasan yang dapat dibenarkan, Dinas TPHP akan melaporkan kasus tersebut kepada Kementerian Pertanian dan merekomendasikan kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) agar izin kios penyalur dicabut.
Dinas TPHP juga menyatakan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi terus dilakukan secara berjenjang bersama pemerintah kabupaten dan kota, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), serta aparat penegak hukum untuk memastikan pupuk tersalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman, Ahmad Husein Batu Bara, menilai komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani.
“Ancaman pencabutan izin merupakan langkah yang baik apabila benar-benar diterapkan secara konsisten. Yang dibutuhkan petani saat ini bukan hanya pernyataan, tetapi kepastian bahwa pupuk bersubsidi dapat diperoleh sesuai Harga Eceran Tertinggi tanpa adanya praktik yang merugikan,” ujar Ahmad Husein Batu Bara kepada PresidiMedia.com.
Menurutnya, keluhan mengenai dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET bukan merupakan persoalan baru. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh, bukan hanya setelah muncul laporan dari masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah membuka hasil pengawasan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Publik berhak mengetahui berapa jumlah kios yang diperiksa, apakah ditemukan pelanggaran, serta sanksi apa yang telah diberikan. Keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, Ahmad Husein Batu Bara mendorong Dinas TPHP bersama KP3, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan lapangan melalui inspeksi berkala. Menurutnya, langkah preventif jauh lebih efektif dibandingkan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi menjalankan tugas sesuai ketentuan sehingga program subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh petani yang berhak.
Pengawasan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan demikian, ancaman pencabutan izin terhadap kios yang melanggar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi instrumen penegakan aturan demi melindungi kepentingan petani dan menjaga integritas program subsidi pemerintah.
(Tim Redaksi)
