Jakarta, PresisiMedia.com – Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan tanpa tebang pilih guna menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.
Pernyataan itu disampaikan menyusul perkembangan penyidikan yang diumumkan Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan sepeda motor listrik pada Program MBG. Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung yang telah dipublikasikan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan, sementara penanganan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat masih terus berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Ahmad Husein Batu Bara menegaskan bahwa LSM P2NAPAS menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak yang belum memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
> “Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih. Namun demikian, setiap pihak tetap harus diperlakukan sesuai prinsip negara hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujar Ahmad Husein Batu Bara kepada PresisiMedia.com, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
> “Jangan sampai dugaan korupsi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program yang sesungguhnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Uang negara adalah amanah yang wajib dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menilai, pengungkapan perkara tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa, khususnya pada program-program strategis yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Selain penindakan, Ahmad juga menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi, serta optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
> “Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Yang lebih penting adalah membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya dalam setiap penggunaan anggaran negara,” katanya.
LSM P2NAPAS juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum secara objektif serta tidak membangun opini yang menghakimi pihak tertentu sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Menurut Ahmad Husein Batu Bara, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan semakin kuat apabila setiap dugaan tindak pidana korupsi ditangani secara terbuka, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
> “Kami percaya Kejaksaan Agung akan bekerja secara independen dan sesuai ketentuan hukum. Harapan kami, perkara ini diusut hingga tuntas sehingga memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara negara agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara,” pungkasnya.
LSM P2NAPAS menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai mitra kritis pemerintah dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
(Redaksi | PresisiMedia.com)
