Jakarta, Presisimedia.com – Lembaga Swadaya Masyarakat P2NAPAS menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengadaan jasa konsultan Co-Develop Production Excellence di PT Pupuk Kaltim (PT PKT) senilai sekitar Rp32,8 miliar.
Temuan tersebut dinilai memunculkan sejumlah catatan terkait mekanisme pengadaan, pemilihan penyedia jasa, hingga pengendalian pelaksanaan kontrak.
LSM P2NAPAS meminta pihak PT PKT untuk memberikan klarifikasi resmi serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dilakukan secara transparan dan akuntabel.
P2NAPAS Soroti Mekanisme Penunjukan Langsung
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyampaikan bahwa setiap pengadaan bernilai besar yang melibatkan entitas strategis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, kompetisi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, penggunaan mekanisme penunjukan langsung dalam proyek tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait dasar penetapan kondisi “urgent” yang digunakan dalam proses pengadaan.
“Kami meminta PT PKT menjelaskan secara terbuka dasar penunjukan langsung dan alasan penggunaan kategori urgent dalam proyek ini. Pengadaan bernilai puluhan miliar harus bisa dipertanggungjawabkan secara penuh,” ujar Ahmad.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pengadaan jasa konsultan tersebut dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada salah satu penyedia jasa global. Proyek ini dirancang untuk mendukung peningkatan keandalan pabrik, efisiensi operasional, serta optimalisasi produksi dalam beberapa tahun ke depan.
Namun demikian, BPK mencatat adanya sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
Penggunaan alasan keadaan mendesak yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter proyek jangka panjang;
Tidak dilibatkannya sejumlah penyedia jasa lain yang memiliki kompetensi di bidang terkait; Kelemahan dalam pengendalian kontrak dan perubahan tenaga ahli.
Potensi Efisiensi dan Rekomendasi Perbaikan
BPK dalam laporannya juga menyoroti potensi ketidakefisienan dalam proses pengadaan yang dapat berdampak pada risiko kerugian perusahaan. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan penguatan pengawasan internal, evaluasi mekanisme pengadaan, serta penegakan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan perusahaan.
Selain itu, BPK juga mendorong adanya upaya pemulihan potensi kerugian serta perbaikan sistem pengadaan agar lebih sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG).
Desakan Transparansi dan Evaluasi Menyeluruh
P2NAPAS menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut. LSM ini juga meminta agar PT PKT tidak hanya menjadikan temuan BPK sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan sistemik.
“Ini momentum penting untuk evaluasi menyeluruh sistem pengadaan. Jangan sampai praktik serupa terulang di proyek strategis lainnya,” tambah Ahmad
Temuan BPK atas pengadaan jasa konsultan di PT PKT menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola anggaran bernilai besar serta penerapan prinsip pengadaan yang baik. P2NAPAS menilai, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan setiap proyek strategis memberikan manfaat optimal bagi perusahaan dan kepentingan publik.
LSM P2NAPAS menyatakan akan terus memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat.
(Tim Redaksi)
