Jakarta, Presisimedia.com–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakefisienan dalam kebijakan rayonisasi pupuk bersubsidi yang diterapkan PT PI (Persero). Hasil evaluasi menunjukkan skema alokasi pengadaan dan penyaluran pupuk belum sepenuhnya mempertimbangkan efisiensi biaya produksi dan distribusi antar anak perusahaan, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan subsidi pemerintah hingga Rp6,07 triliun.
PT PI (Persero) sebagai BUMN penugasan pemerintah melalui Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang didanai APBN melalui skema belanja subsidi.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan menerapkan kebijakan rayonisasi untuk membagi wilayah penyaluran kepada lima anak perusahaan produsen pupuk sesuai ketentuan internal dan regulasi terkait.
Namun, BPK mencatat bahwa selama periode 2022 hingga 2024, sejumlah perubahan kebijakan rayonisasi belum didasarkan pada analisis komprehensif terkait efisiensi biaya produksi (Cost of Goods Manufactured/CoGM) maupun efektivitas distribusi.
Perubahan alokasi wilayah dilakukan melalui beberapa keputusan Direksi, tetapi belum sepenuhnya mempertimbangkan produsen dengan biaya produksi paling efisien sebagai prioritas utama.
Dalam mekanisme subsidi pupuk, pemerintah menanggung selisih antara harga pokok produksi ditambah margin tertentu dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan demikian, semakin tinggi biaya produksi suatu produsen, semakin besar pula beban subsidi yang harus ditanggung negara.
Kondisi ini membuat desain rayonisasi menjadi faktor penting dalam pengendalian beban fiskal subsidi pupuk nasional.
Temuan BPK
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menilai bahwa:
PT PI belum menyusun skema rayonisasi pupuk bersubsidi yang secara optimal mengutamakan efisiensi biaya produksi dan distribusi.
Perubahan rayonisasi belum sepenuhnya didukung kajian dampak fiskal dan operasional secara menyeluruh.
Pertimbangan efisiensi biaya antar anak perusahaan belum menjadi dasar utama dalam penetapan kebijakan alokasi wilayah.
BPK juga menegaskan bahwa optimalisasi rayonisasi diperlukan untuk memastikan subsidi pupuk lebih efisien, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan beban fiskal yang tidak perlu bagi pemerintah.
Perubahan Rayonisasi
Dalam periode pemeriksaan, PT PI diketahui beberapa kali melakukan perubahan alokasi wilayah penyaluran pupuk urea dan NPK bersubsidi melalui keputusan Direksi. Perubahan tersebut mencakup pengalihan wilayah di berbagai provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara.
Namun, BPK menilai bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya didukung dengan analisis menyeluruh terkait perbedaan biaya produksi antar produsen serta dampaknya terhadap total subsidi yang ditanggung negara.
Dampak dan Potensi Inefisiensi
Berdasarkan evaluasi, ketidakefisienan dalam skema rayonisasi tersebut berpotensi menyebabkan pemborosan subsidi pupuk hingga Rp6,07 triliun.
Kondisi ini terjadi karena alokasi produksi tidak selalu ditempatkan pada produsen dengan biaya paling efisien, sehingga meningkatkan total beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
Selain itu, BPK juga mencatat potensi inefisiensi tambahan sekitar Rp154,02 miliar yang berkaitan dengan pengaturan distribusi dan optimalisasi produksi pupuk nonsubsidi.
Rekomendasi BPK
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, BPK merekomendasikan agar:
Dewan Komisaris PT PI (Persero) memberikan arahan dan pengawasan agar kebijakan alokasi pupuk bersubsidi memperhatikan efisiensi biaya produksi dan distribusi.
Direksi PT PI menyusun skema rayonisasi yang lebih optimal dengan mempertimbangkan struktur biaya masing-masing anak perusahaan serta dampaknya terhadap beban subsidi pemerintah.
Setiap perubahan rayonisasi disertai kajian komprehensif yang mencakup aspek fiskal, operasional, dan keberlanjutan industri pupuk nasional.
BPK menegaskan bahwa penguatan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi menjadi krusial untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara. Dengan perbaikan skema rayonisasi berbasis efisiensi, diharapkan beban subsidi dapat ditekan tanpa mengganggu ketersediaan pupuk bagi sektor pertanian nasional.
(Tim Redaksi )
