Foto: Sidang pembacaan putusan sengketa informasi antara Darlinsah selaku Pemohon dengan PT Bank Nagari sebagai Termohon perkara Nomor Register: 04/II/KISB-PS/2026 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Kamis (21/5/2026).
PADANG, Presisimedia.com– Kekalahan PT Bank Nagari dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menjadi pukulan telak bagi citra transparansi bank milik pemerintah daerah tersebut. Setelah bertahun-tahun data penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tertutup rapat dari pengawasan publik, kini KI Sumbar memerintahkan agar informasi itu dibuka.
Putusan dalam perkara Nomor Register: 04/II/KISB-PS/2026 tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 21 Mei 2026, setelah melalui proses pemeriksaan, mediasi, hingga pembuktian yang cukup panjang.
Majelis Komisioner yang dipimpin Riswandy bersama anggota Tanti Endang Lestari dan Idham Fadhli mengabulkan sebagian permohonan informasi yang diajukan Darlinsah selaku Pemohon terhadap PT Bank Nagari sebagai Termohon.
Dalam amar putusannya, KI Sumbar secara tegas memerintahkan Bank Nagari membuka salinan laporan tahunan yang telah diaudit serta menyerahkan data lengkap penerima dana CSR/TJSL tahun 2021 hingga 2024.
Data yang wajib dibuka itu tidak main-main: mulai dari nama penerima, alamat, tanggal penerimaan, jumlah dana yang diterima, alasan penetapan penerima, hingga dokumentasi penyerahan bantuan.
Putusan ini sekaligus membongkar kuatnya budaya tertutup dalam pengelolaan dana CSR Bank Nagari yang selama ini hanya dipoles lewat seremoni pencitraan dan publikasi sepihak, sementara publik tidak pernah diberi kesempatan mengetahui ke mana sebenarnya aliran dana tersebut bergerak.
Ironisnya, sebagai bank daerah yang membawa nama pemerintah dan mengelola kepercayaan masyarakat, Bank Nagari justru terkesan enggan terbuka terhadap penggunaan dana sosial yang seharusnya dapat diawasi publik.
Selama ini, masyarakat hanya disuguhi berita penyerahan bantuan simbolis, foto-foto seremonial, dan narasi kepedulian sosial. Namun ketika diminta membuka data rinci penerima dan besaran dana CSR, informasi itu justru dipertahankan hingga berujung sengketa di Komisi Informasi.
Sikap tertutup tersebut memunculkan tanda tanya besar: apakah dana CSR benar-benar disalurkan secara objektif dan tepat sasaran, atau justru berpotensi menjadi instrumen kepentingan tertentu yang selama ini berlindung di balik minimnya transparansi?
Putusan KI Sumbar menjadi sinyal keras bahwa badan publik, termasuk BUMD seperti Bank Nagari, tidak bisa lagi berlindung di balik dalih administratif untuk menutupi informasi yang menyangkut kepentingan publik.
Majelis memang tetap menegaskan bahwa pembukaan data harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan mengaburkan data pribadi tertentu.
Namun substansi putusan tersebut jelas: publik berhak mengetahui kepada siapa dana CSR disalurkan dan bagaimana uang itu digunakan.
Sebelumnya, Pemohon meminta empat jenis informasi kepada PT Bank Nagari, yakni laporan tahunan perusahaan, data pegawai, rincian belanja perusahaan, serta data penerima dana CSR/TJSL. Dari seluruh permohonan itu, KI Sumbar mengabulkan sebagian, terutama terkait laporan tahunan dan data penerima CSR.
Putusan tersebut diputus dalam rapat Majelis pada 6 Mei 2026 dan dibacakan dalam sidang terbuka dengan didampingi Triutama sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kedua belah pihak.
Jika dalam waktu 14 hari tidak ada keberatan dari para pihak, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan dapat dieksekusi melalui pengadilan.
Foto: Sidang pembacaan putusan sengketa informasi antara Darlinsah selaku Pemohon dengan PT Bank Nagari sebagai Termohon perkara Nomor Register: 04/II/KISB-PS/2026 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Kamis (21/5/2026).
(Red/Presisimedia.com)
