Jakarta – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menetapkan Sudianto alias Aseng sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit di Kalimantan Barat.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa tersangka diduga memanfaatkan IUP milik PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) untuk melakukan aktivitas penambangan hingga ekspor bauksit di luar wilayah izin yang dimiliki perusahaan.
“Kami menetapkan satu orang tersangka atas nama SDT,” ujar Syarief kepada awak media di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta Selatan, Kamis malam (21/5/2026).
Dalam perkara tersebut, Sudianto alias Aseng disebut sebagai beneficial owner atau pengendali utama perusahaan tambang tersebut. Penyidik menduga aktivitas pertambangan yang dilakukan telah menimbulkan kerugian negara, meski hingga kini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih melakukan penghitungan total kerugian.
Kejaksaan Agung juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan kerja sama dengan oknum penyelenggara negara dalam praktik penyimpangan tata kelola tambang tersebut. Namun, penyidik belum membeberkan identitas pihak yang dimaksud karena proses penyidikan masih terus berlangsung.
Selain pemeriksaan sejumlah saksi, tim penyidik saat ini masih melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Kalimantan Barat dan Jakarta. Dari hasil penggeledahan sementara, penyidik telah menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di daerah.
Dugaan penambangan di luar wilayah IUP selama bertahun-tahun memunculkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan dan pengendalian sektor pertambangan.
LSM P2NAPAS menilai penanganan kasus ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan yang selama ini kerap dikaitkan dengan praktik penyalahgunaan izin dan dugaan permainan mafia tambang.
Publik kini menunggu langkah lanjutan Kejaksaan Agung untuk mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara tersebut.
Penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh dinilai penting guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam.
(Red/Presisimedia.com)
