Bengkulu Selatan, presisimedia.com– Pengelolaan Sungai Selali di tengah aktivitas PT Sinar Bengkulu Selatan (PT SBS) menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Di satu sisi, perusahaan mengantongi izin pemanfaatan air dengan debit maksimum 13,83 liter per detik atau sekitar 25.889,76 meter kubik per bulan. Di sisi lain, BWS Sumatera VII Bengkulu mengungkap bahwa BJPSDA hingga kini belum diterapkan.
Fakta tersebut memunculkan pertanyaan publik: seberapa kuat sebenarnya sistem pengawasan terhadap pemanfaatan air Sungai Selali?
Pertanyaan itu semakin relevan karena di dalam izin PT SBS terdapat kewajiban untuk mematuhi ketentuan izin, menjaga fungsi sumber daya air, melakukan pengendalian dan pencegahan pencemaran, serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatannya.
BWS Sumatera VII menjelaskan bahwa dasar hak pemanfaatan air PT SBS adalah SK Menteri PUPR Nomor 680/KPTS/M/2023.
Namun BWS menegaskan, hak mengambil air bukan berarti perusahaan memiliki atau menguasai sumber daya air.
“PT SBS wajib mematuhi seluruh ketentuan izin, membayar kewajiban keuangan, menjaga fungsi sumber daya air, serta memenuhi kewajiban lingkungan dan pelaporan,” demikian penjelasan BWS Sumatera VII.
Air Boleh Diambil, Tetapi Sungai Wajib Dijaga
Di sinilah persoalan pengawasan menjadi penting.
Izin pemanfaatan air bukan cek kosong bagi perusahaan. Ada kewajiban yang menyertainya. Salah satunya adalah pengendalian dan pencegahan pencemaran air.
BWS juga menyebut air yang dibuang kembali ke sungai wajib memenuhi persyaratan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, publik patut mempertanyakan apakah seluruh kewajiban tersebut selama ini benar-benar diawasi secara efektif dan terdokumentasi.
Sebab, ketika masyarakat mengeluhkan kondisi sungai, persoalannya tidak cukup dijawab dengan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki izin.
Izin harus berjalan beriringan dengan kepatuhan dan pengawasan.
BJPSDA Belum Dipungut, Ada Apa?
Yang tak kalah menarik adalah pengakuan BWS Sumatera VII mengenai BJPSDA.
Dalam izin pengambilan air, PT SBS disebut memiliki kewajiban membayar BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun BWS menyatakan bahwa saat ini penarikan BJPSDA terhadap PT SBS belum diterapkan sesuai arahan pemerintah pusat.
Pernyataan ini tentu layak mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Jika kewajiban tersebut memang tercantum dalam izin, masyarakat berhak mengetahui bagaimana status penerapannya, sejak kapan seharusnya berlaku, bagaimana mekanisme perhitungannya, serta apa alasan belum diterapkannya penarikan tersebut.
Terlebih, izin yang dimiliki PT SBS memungkinkan pemanfaatan air hingga puluhan ribu meter kubik setiap bulan.
Transparansi bukan sekadar soal berapa rupiah yang dibayarkan, tetapi juga soal bagaimana negara memastikan pemanfaatan sumber daya air berlangsung adil, tertib, dan berkelanjutan.
Jangan Sampai Kewenangan Menjadi Alibi Pengawasan
BWS Sumatera VII juga menegaskan adanya pemisahan kewenangan.
Izin pengambilan air PT SBS diterbitkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara pengelolaan dan pembuangan air limbah berada pada kewenangan sektor lingkungan hidup sesuai ketentuan.
Dinas Lingkungan Hidup disebut bertanggung jawab melakukan pengawasan berkala terhadap pembuangan air limbah pabrik dan pengujian kualitas sampel air sungai.
Secara administratif, pembagian kewenangan tersebut dapat dipahami.
Namun dari sudut pandang masyarakat, Sungai Selali tetap satu sungai.
Masyarakat tidak mengenal batas antara kewenangan BWS, pemerintah pusat, maupun Dinas Lingkungan Hidup ketika kualitas air sungai dipertanyakan.
Karena itu, jangan sampai pembagian kewenangan justru menciptakan ruang kosong pengawasan.
Kalau semua punya kewenangan, jangan sampai akhirnya tidak ada yang merasa paling bertanggung jawab.
P2NAPAS Minta Audit Jangan Setengah-Setengah
LSM P2NAPAS sebelumnya mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan PT SBS yang berkaitan dengan pemanfaatan air dan lingkungan.
Desakan tersebut menjadi penting untuk memastikan seluruh rantai kepatuhan diperiksa, bukan hanya mengambil satu sampel atau memeriksa satu dokumen.
Audit dapat diarahkan untuk melihat kesesuaian izin dengan praktik di lapangan, volume pengambilan air, kewajiban pengelolaan sumber daya air, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, serta koordinasi pengawasan antarinstansi.
Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Sebaliknya, jika seluruh persyaratan ternyata telah dipenuhi, pemerintah juga wajib menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Publik Berhak Mendapat Jawaban, Bukan Sekadar Pembagian Kewenangan
Sorotan terhadap PT SBS dan Sungai Selali pada akhirnya bukan sekadar persoalan perusahaan memiliki izin atau tidak.
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah:
Apakah izin tersebut benar-benar diawasi?
Apakah kewajiban yang tercantum di dalamnya benar-benar dipenuhi?
Mengapa BJPSDA disebut belum diterapkan?
Dan yang paling penting, jika kualitas Sungai Selali dipersoalkan, siapa yang memastikan seluruh aspek pemanfaatan air dan perlindungan sungai diperiksa secara menyeluruh?
Pemerintah memiliki kewajiban memberikan kepastian bahwa sumber daya air dikelola untuk kepentingan masyarakat dan tetap terjaga keberlanjutannya.
PT SBS pun memiliki ruang untuk menjelaskan seluruh kewajiban dan kepatuhan perusahaan berdasarkan dokumen serta hasil pemeriksaan resmi.
Karena itu, audit menyeluruh dan transparansi hasil pengawasan menjadi jalan paling rasional untuk mengakhiri polemik.
Jangan sampai publik hanya disuguhi kalimat, “itu bukan kewenangan kami.”
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar kewenangan lembaga, melainkan masa depan Sungai Selali dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.
PresisiMedia.com akan terus melakukan konfirmasi kepada PT SBS, BWS Sumatera VII, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan keberimbangan dan kelengkapan informasi dalam pemberitaan.
(Redaksi)
