BENGKULU SELATAN, presisimedia.com– Dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT Bengkulu Sawit Lestari (PT BSL) kini menjadi sorotan tajam. Sikap manajemen perusahaan yang seolah menghindari konfirmasi media memicu pertanyaan besar mengenai transparansi penyaluran dana wajib tersebut.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini sejak Senin (31/7) awalnya disambut dengan janji klarifikasi oleh Manajer PT BSL melalui pesan WhatsApp. Namun, janji tinggal janji. Hingga Selasa (1/8), pertanyaan mendalam mengenai rincian anggaran tahun 2024-2026 dan daftar penerima manfaat tidak kunjung dijawab.
Puncaknya pada Rabu (2/8), saat tim media mendatangi langsung kantor PT BSL, pihak manajemen kembali tidak dapat ditemui. Petugas keamanan di pos jaga berdalih manajer sedang bertugas ke luar kantor, sebuah alasan klasik yang memperkuat kesan bahwa perusahaan sedang melakukan aksi “kucing-kucingan” dengan wartawan.
Ketua Sekretariat CSR Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari, SSTP, M.Si, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa dana CSR adalah kewajiban hukum perusahaan. Namun, ia mengakui pihaknya tidak memiliki rincian nominal per program karena perusahaan memiliki kewenangan untuk menyalurkan langsung.
Kami adalah wadah penerima laporan pelaksanaan. Terkait rincian dana secara spesifik, kami tidak memilikinya karena CSR bisa disalurkan langsung oleh perusahaan untuk aspek sosial, pendidikan, hingga penanganan stunting. Kami hanya tahu dana tersebut sudah dilaporkan tersalurkan,” ujar Fikri.
Pernyataan Bappeda ini semakin menyudutkan PT BSL. Jika laporan di Bappeda bersifat umum, maka transparansi sesungguhnya ada pada data internal perusahaan. Sikap bungkam PT BSL mengenai siapa saja penerima manfaat dan berapa nominal yang benar-benar mengalir ke masyarakat—terutama terkait dampak lingkungan di Sungai Mertam—menjadi tanda tanya besar.
Bappeda Bengkulu Selatan: “Kami Hanya Wadah, Data Rinci Ada di Perusahaan
Publik kini menunggu, apakah PT BSL akan berani membuka data secara jujur, ataukah sikap tertutup ini merupakan indikasi adanya penyimpangan dalam penyaluran dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat dan lingkungan sekitar?
(Iklandiyanto)
