LHP BPK mencatat kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, perbedaan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), serta potensi kelebihan pembayaran pada 10 paket pekerjaan di lingkungan BPJN Sumatera Barat.
PADANG, Presisimedia.com – Sebanyak 10 paket proyek jalan nasional di Sumatera Barat menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap berbagai temuan dengan nilai mencapai Rp5.458.885.205,11. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kementerian Pekerjaan Umum.
BPK menemukan berbagai permasalahan, antara lain kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, perbedaan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), hingga potensi kelebihan pembayaran pada 10 paket pekerjaan yang berada di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat.
Seluruh proyek tersebut telah dinyatakan selesai, namun hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian yang memerlukan tindak lanjut.
Berdasarkan LHP, temuan terbesar berada pada paket Pemeliharaan Akses Jalan Keluar Teluk Tapang dengan nilai permasalahan sekitar Rp2,57 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan pada paket Penggantian Jembatan Kiambang A, Rekonstruksi Jalan By Pass Pariaman, Penanganan Jalan Sioban (Simpang Logon)-Katiet, Penanganan Jalan dan Jembatan Tuapejat–Rokot–Sioban, serta sejumlah paket preservasi dan pemeliharaan jalan nasional lainnya di wilayah Sumatera Barat.
Dalam laporannya, BPK menguraikan bahwa temuan tersebut mencakup kekurangan volume pada berbagai item pekerjaan konstruksi, pembayaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis, ketidaksesuaian perhitungan AHSP dengan pelaksanaan di lapangan, hingga pembayaran yang menurut hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak maupun spesifikasi umum pekerjaan.
Besarnya nilai temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan internal selama proyek berlangsung. Pasalnya, seluruh pekerjaan telah dinyatakan selesai dan dibayarkan, namun pemeriksaan BPK masih menemukan berbagai ketidaksesuaian yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari rampungnya pekerjaan, tetapi juga dari kesesuaian mutu, volume, spesifikasi teknis, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Dalam LHP, BPK menyebut permasalahan tersebut antara lain disebabkan Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum optimal melakukan pengendalian dan pengawasan,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan kurang cermat dalam mengawasi pekerjaan fisik, memverifikasi volume serta kualitas pekerjaan, dan penyedia belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak.
Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum agar menginstruksikan Direktorat Jenderal Bina Marga memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian proyek.
Rekomendasi itu antara lain meminta Kepala Satker melakukan reviu berkala terhadap laporan pengawasan, menginstruksikan PPK agar lebih teliti dalam memverifikasi volume pekerjaan dan pembayaran sesuai kontrak, serta menyelesaikan kelebihan pembayaran melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penyetoran ke kas negara apabila diperlukan.
Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa masing-masing Kepala Satker pada prinsipnya menyatakan menerima hasil pemeriksaan dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.
Temuan tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur yang diharapkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Publik kini menanti langkah konkret BPJN Sumatera Barat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk penyelesaian potensi kelebihan pembayaran, perbaikan pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi, serta penguatan pengawasan agar permasalahan serupa tidak kembali terulang.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng., telah dikonfirmasi Presisimedia.com melalui pesan WhatsApp terkait temuan BPK tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang disampaikan.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Presisimedia.com tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada BPJN Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
