Komnas HAM RI menyatakan permohonan klarifikasi dan informasi yang diajukan LSM P2NAPAS merupakan permintaan data yang harus diajukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai mekanisme keterbukaan informasi publik.
JAKARTA, Presisimedia.com– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah memberikan tanggapan awal atas surat DPP LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) Nomor 325/LSM-P2NAPAS/VII/2026 tentang permohonan klarifikasi, konfirmasi, dan permintaan informasi.
Melalui pesan balasan yang diterima Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, Komnas HAM menyampaikan bahwa setelah dilakukan telaah, substansi surat tersebut dikategorikan sebagai permohonan data.
Dalam jawabannya, Komnas HAM menyampaikan:
> “Selamat pagi Pak Ahmad. Terkait surat Saudara (terlampir), berdasarkan telaah kami merupakan permohonan permintaan data. Silakan Saudara kirimkan permohonan data tersebut kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses melalui email ppid@komnasham.go.id. Terima kasih.”
Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian informasi yang dimohonkan oleh masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komnas HAM, sesuai dengan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan menghormati arahan yang diberikan Komnas HAM dan akan menindaklanjutinya melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
“Kami mengapresiasi respons awal dari Komnas HAM. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, LSM P2NAPAS akan menyampaikan permohonan data melalui PPID Komnas HAM sebagaimana arahan yang telah diberikan,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi resmi mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Komnas HAM, sekaligus mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.
LSM P2NAPAS berharap proses permohonan informasi melalui PPID dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga data yang dimohonkan dapat menjadi bahan edukasi publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia.
(Tim Redaksi Presisimedia.com)
Tag:
#KomnasHAM #PPID #LSMP2NAPAS #AhmadHuseinBatuBara #KeterbukaanInformasiPublik #Transparansi #Akuntabilitas #HakAsasiManusia #KontrolSosial #InformasiPublik #GoodGovernance #Presisimedia #BeritaNasional #Indonesia #Jakarta
