Oleh: Benny Parapat
Episode talkshow Rakyat Bersuara di iNews TV pada 17 Maret 2026 mengangkat tema yang provokatif: “Rismon Balik Arah, Roy CS Terbelah.” Tema ini bukan sekadar sensasi televisi. Ia mencerminkan kegelisahan publik atas perubahan sikap Rismon Sianipar yang sebelumnya berada di barisan pengkritik, namun kini justru mengambil langkah berbeda dengan mengajukan Restorative Justice serta menyampaikan permintaan maaf kepada Joko Widodo.
Selepas acara tersebut, sejumlah tokoh yang selama ini dikenal berada dalam lingkaran diskusi Roy Suryo menyampaikan pandangan mereka melalui berbagai podcast yang disiarkan secara langsung di platform YouTube. Dalam diskusi tersebut hadir Refly Harun, Roy Suryo, Oegroseno, Michael Sinaga, serta Benny Parapat yang turut memberikan pandangan mengenai dinamika yang terjadi. Diskusi itu berkembang bukan hanya sebagai respons terhadap langkah Rismon, tetapi juga menjadi refleksi mengenai konsistensi sikap dalam sebuah perjuangan narasi publik.
Pertama, masalah transparansi di dalam tim.
Rismon Sianipar mengaku telah melakukan penelitian ulang terhadap buku Jokowi’s White Paper sekitar tiga bulan sebelumnya. Namun temuan tersebut tidak pernah dibahas secara terbuka dengan rekan-rekan yang sebelumnya berada dalam satu tim. Tidak ada forum internal, tidak ada diskusi akademik, dan tidak ada proses klarifikasi ilmiah.
Sebaliknya, ia langsung mengambil langkah hukum dengan mengajukan Restorative Justice ke Polda Metro Jaya serta menyampaikan permohonan maaf kepada Joko Widodo. Langkah ini memunculkan kesan bahwa keputusan tersebut diambil secara sepihak, tanpa koordinasi dengan pihak-pihak yang sebelumnya bersama-sama membangun narasi kritik.
Kedua, perdebatan seharusnya diselesaikan secara intelektual.
Dalam tradisi akademik, perubahan kesimpulan bukanlah sesuatu yang tabu. Seorang peneliti dapat saja menemukan fakta baru yang membantah karya sebelumnya. Namun perubahan tersebut seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang setara dengan karya awalnya—yakni melalui riset yang dipublikasikan secara sistematis.
Jika Rismon memiliki temuan baru yang berbeda dengan buku yang ia tulis bersama Roy Suryo dan dr. Tifa, maka cara paling elegan adalah memaparkannya kembali dalam bentuk karya ilmiah atau buku yang memuat argumentasi yang jelas, metodologi yang dapat diuji, serta kerangka analisis yang transparan. Tanpa itu, perubahan sikap hanya akan terlihat sebagai narasi personal yang sulit diuji secara akademik.
Ketiga, respons publik yang keras di media sosial.
Di ruang digital, perubahan sikap Rismon memicu reaksi yang sangat tajam. Sebagian netizen bahkan melabelinya sebagai “pengkhianat” karena dianggap berbalik arah secara tiba-tiba dan menyerang kembali pihak-pihak yang sebelumnya berada dalam satu barisan.
Terlepas dari apakah label tersebut adil atau tidak, fenomena ini menunjukkan satu hal penting: dalam politik opini, konsistensi merupakan salah satu sumber utama legitimasi di mata publik. Ketika konsistensi itu dipertanyakan, maka kredibilitas personal pun ikut menjadi objek evaluasi publik.
Keempat, kontroversi penggunaan simbol budaya Batak.
Langkah Rismon yang datang ke Solo bersama Jahmadi Girsang untuk meminta maaf kepada Joko Widodo dengan membawa ulos dan arsik juga menuai kritik. Dalam tradisi adat Batak, ulos bukan sekadar kain, melainkan simbol doa, restu, dan penghormatan yang diberikan dalam berbagai peristiwa sakral, seperti pernikahan, kelahiran, atau pemberian berkat kepada seseorang. Demikian pula arsik yang memiliki makna simbolik dalam struktur budaya Batak.
Karena itu, sebagian kalangan menilai penggunaan simbol budaya tersebut dalam konteks permintaan maaf politik terasa kurang tepat dan berpotensi mereduksi makna sakral yang selama ini dijaga oleh masyarakat Batak.
Pada akhirnya, langkah Rismon Sianipar mengajukan Restorative Justice dan menyampaikan permintaan maaf kepada Joko Widodo tidak serta-merta mengakhiri diskursus yang telah berkembang di ruang publik. Dalam kerangka epistemologi publik, kebenaran tidak ditentukan oleh perubahan sikap individu, melainkan oleh validitas argumentasi, konsistensi metodologis, serta keterbukaan terhadap verifikasi rasional.
Perubahan posisi personal dapat saja terjadi—itu bagian dari dinamika intelektual. Namun dalam perspektif etika akademik dan integritas ilmiah, setiap perubahan kesimpulan semestinya disertai dengan rekonstruksi argumentatif yang dapat diuji secara objektif, bukan sekadar pernyataan normatif di ruang publik.
Karena itu, langkah Rismon Sianipar pada akhirnya lebih menyerupai pergeseran posisi individual daripada koreksi substansial terhadap pokok persoalan yang diperdebatkan. Diskursus mengenai kebenaran, legitimasi fakta, dan akuntabilitas publik tetap berada dalam ranah dialektika terbuka—di mana argumen diuji oleh rasio, bukan ditutup oleh manuver personal.
Dalam konteks inilah satu hal menjadi jelas: mundurnya satu aktor dari arena perdebatan tidak serta-merta menghentikan proses pencarian kebenaran. Dalam tradisi intelektual yang sehat, kebenaran tidak tunduk pada figur, melainkan pada kekuatan argumentasi, ketahanan logika, serta konsistensi metodologi dalam menguji setiap klaim yang diajukan di ruang publik.
(*)
