Pasaman, PresisiMedia.com – Kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Kementerian Pekerjaan Umum menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat sejumlah temuan pada beberapa paket pekerjaan fisik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan LHP tersebut, nilai permasalahan pada lima paket pekerjaan mencapai lebih dari Rp5,16 miliar. Temuan yang dicatat BPK meliputi kekurangan volume pekerjaan, pembayaran harga satuan timpang tanpa proses negosiasi pada salah satu paket pekerjaan, serta pembayaran Material on Site (MoS) yang menurut hasil pemeriksaan masih memerlukan klarifikasi.
Adapun paket pekerjaan yang menjadi perhatian dalam LHP BPK meliputi:
- Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Inlet Danau Maninjau Tahap I.
- Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II – Padang Sub Project.
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Bango dan Batang Sulti.
- Pembangunan Embung Air Baku Batang Bingung Kota Solok (Lanjutan).
- Optimalisasi Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Embung Lasuang Balu.
Menindaklanjuti temuan tersebut, LSM P2NAPAS melayangkan surat permintaan informasi dan konfirmasi kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Dalam surat itu, organisasi meminta penjelasan serta akses terhadap sejumlah dokumen pendukung, antara lain kontrak beserta addendum, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), dokumen pengukuran pekerjaan, laporan pelaksanaan, dokumen pembayaran, hingga bukti tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Kami berharap Balai Wilayah Sungai Sumatera V dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK. Transparansi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
P2NAPAS menegaskan bahwa permintaan informasi dan konfirmasi tersebut bukan merupakan tuduhan maupun kesimpulan adanya tindak pidana, melainkan upaya memperoleh klarifikasi berdasarkan dokumen resmi hasil pemeriksaan BPK RI serta memastikan sejauh mana rekomendasi auditor telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
LSM tersebut juga berharap proses penyelesaian rekomendasi BPK dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan tindak lanjut, termasuk apabila terdapat pengembalian keuangan negara maupun langkah-langkah perbaikan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Balai Wilayah Sungai Sumatera V belum memberikan tanggapan resmi atas surat permintaan informasi dan konfirmasi yang telah disampaikan oleh LSM P2NAPAS. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tim Redaksi.
