PASAMAN, PRESISIMEDIA.COM — Pemberitaan mengenai dugaan masuknya delapan unit ekskavator dari Sumatera Barat untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Panabari dan Muara Batang Gadis menuai bantahan keras dari mantan Lurah Panabari, Hasan Pasaribu.
Pemberitaan yang dipersoalkan berjudul “PETI di Perbatasan Pasaman Madina” dan tayang pada 15 Agustus 2026. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan adanya delapan unit ekskavator dari Sumatera Barat yang masuk ke wilayah Panabari dan Muara Batang Gadis untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Namun, Hasan Pasaribu menyatakan klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang diketahuinya di lapangan.
«“Tidak ada ekskavator yang menambang di Panabari. Jadi, tidak ada ekskavator yang masuk dari Sumatera Barat ke daerah ini,” tegas Hasan saat dimintai tanggapan melalui sambungan telepon.»
Soroti Ketepatan Lokasi
Hasan juga menyoroti penyebutan lokasi dalam pemberitaan tersebut.
Menurutnya, Panabari merupakan kelurahan di Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena itu, ia mempertanyakan narasi yang menggambarkan Panabari sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
Hasan meminta setiap informasi mengenai dugaan aktivitas PETI diperiksa secara cermat, khususnya terkait titik lokasi, kondisi lapangan, serta sumber informasi.
Menurutnya, ketepatan lokasi merupakan bagian penting dalam pemberitaan karena kesalahan penyebutan wilayah dapat menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Pemangku Adat Sinunukan Ikut Bersuara
Bantahan juga disampaikan pemangku adat di Sinunukan, Asnuri Lubis.
Ia mempertanyakan informasi mengenai masih adanya alat berat yang disebut beroperasi untuk aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Mandailing Natal.
Asnuri menjelaskan bahwa Kecamatan Muara Batang Gadis memang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Namun, menurut keterangannya, wilayah tersebut tidak berbatasan langsung dengan Sumatera Barat sebagaimana digambarkan dalam pemberitaan yang dipersoalkan.
«“Kalau dasar lokasinya saja keliru, bagaimana bisa dipercaya isi beritanya?” ujar Asnuri.»
“Jangan Asal Kutip dan Asal Comot Berita”
Asnuri juga menyebut adanya Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 680/2133/DLH/2026 tertanggal 28 Juli 2026 yang, menurut keterangannya, berisi instruksi kepada camat, lurah, dan kepala desa di 16 kecamatan untuk menghentikan serta mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal.
Ia menilai pemberitaan mengenai isu PETI harus mengedepankan verifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang berada di lokasi.
«“Jangan asal kutip dan jangan asal comot berita. Konfirmasi itu penting agar informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar sesuai fakta,” tegas Asnuri.»
Minta Media Cek Fakta Sebelum Publikasi
Hasan dan Asnuri berharap media yang memuat informasi tersebut melakukan pengecekan kembali terhadap data dan lokasi yang disebutkan.
Keduanya menilai pemberitaan terkait dugaan aktivitas ilegal harus disusun secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun merugikan pihak atau daerah tertentu.
Di sisi lain, pemberitaan yang dibantah tersebut sebelumnya juga memuat klaim mengenai delapan unit ekskavator yang disebut masuk dari Sumatera Barat. Karena terdapat bantahan dari pihak yang mengetahui wilayah, verifikasi silang terhadap sumber dan kondisi lapangan menjadi penting untuk memastikan informasi yang diterima publik tetap akurat.
PresisiMedia.com memberikan ruang bagi seluruh pihak yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun informasi tambahan sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan pers.
Berita ini dikembangkan berdasarkan informasi dan bantahan yang telah dimuat sejumlah media, termasuk Mimbar Minang News dan Metro Talenta.
(Tim Redaksi)
