Gambar Ilustrasi.
Padang, Presisimedia.com – Aktivitas tambang emas ilegal kembali memicu konflik di Sumatera Barat. Kali ini, insiden kekerasan terjadi di Jorong Koto Rambah, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, yang menyebabkan seorang warga menjadi korban pembacokan saat berupaya menolak kegiatan pertambangan ilegal di wilayahnya.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat mengecam keras peristiwa tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk eskalasi konflik akibat lemahnya pengawasan negara terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Kronologi Kejadian
Peristiwa terjadi pada 30 Maret 2026, ketika sekelompok warga yang berjumlah sekitar tujuh orang mendatangi lokasi tambang emas ilegal di kawasan Sungai Kunyit, Jorong Koto Rambah.
Warga tersebut bermaksud meminta penghentian aktivitas tambang yang diduga telah beroperasi sejak 12 Februari 2026 dengan menggunakan alat berat excavator.
Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Situasi kemudian memanas dan berujung pada bentrokan fisik antara warga dan pihak di lokasi tambang.
Dalam insiden itu, seorang warga berinisial WN mengalami luka serius setelah diduga dibacok di bagian kepala.
Dampak Lingkungan: Ribuan Hektare Terdampak
Menurut catatan WALHI Sumatera Barat, aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Hulu DAS Batang Hari telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup luas.
Sedikitnya 7.662 hektare kawasan hutan dan lahan dilaporkan telah terdampak akibat aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
WALHI menyebut kondisi ini menunjukkan lemahnya kontrol terhadap aktivitas tambang ilegal yang berdampak langsung pada lingkungan dan keselamatan warga.
Sorotan Dugaan Pembiaran
Selain kerusakan lingkungan, WALHI juga menyoroti dugaan lemahnya penegakan hukum di lapangan. Aktivitas tambang ilegal disebut masih berlangsung meski sudah lama menjadi perhatian publik.
Organisasi tersebut juga menilai adanya indikasi pembiaran yang memperburuk situasi di lapangan, meskipun hal tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut oleh aparat berwenang.
Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia
WALHI menegaskan bahwa insiden ini tidak dapat dipandang sebagai konflik biasa, melainkan berkaitan dengan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hak tersebut telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H serta UU Nomor 39 Tahun 1999.
Dalam konteks tersebut, kekerasan terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Desakan Penanganan Serius
Atas kejadian ini, WALHI Sumatera Barat meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan aktivitas tambang ilegal tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan dan bertanggung jawab atas lemahnya pengendalian aktivitas pertambangan di wilayahnya.
WALHI juga mendorong keterlibatan Komnas HAM dan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban WN yang saat ini masih berpotensi menghadapi ancaman lanjutan.
Redaksi.
