PADANG, PRESISIMEDIA.COM — Langkah LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) menyampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Barat ke pemerintah pusat memasuki tahap administratif.
Surat permohonan kunjungan kerja dan audiensi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diajukan DPP LSM P2NAPAS tercatat telah diterima melalui layanan persuratan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI).
Bukti penerimaan tersebut diterima melalui email persuratan Kemensetneg pada 17 Agustus 2026. Dalam tanda terima yang diterima P2NAPAS, surat ditujukan kepada Presiden/Menteri Sekretaris Negara/Wakil Menteri Sekretaris Negara.
Kemensetneg sendiri mencantumkan persuratan@setneg.go.id sebagai kanal resmi untuk hal-hal yang berhubungan dengan persuratan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Sekretaris Negara.
Surat P2NAPAS bernomor 400/P2NAPAS/DPP/VIII/2026 tersebut berisi permohonan kunjungan kerja sekaligus audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Bawa Aspirasi Pertambangan Rakyat Sumatera Barat
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan salah satu agenda utama yang akan dibawa dalam rencana audiensi adalah persoalan penataan pertambangan rakyat di Sumatera Barat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan rakyat yang memenuhi persyaratan, sekaligus memastikan aspek lingkungan dan keselamatan tetap menjadi perhatian.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur resmi dan kelembagaan. Persoalan pertambangan rakyat harus dicari solusinya secara komprehensif, bukan hanya dari sisi penindakan,” ujar Ahmad Husein.
P2NAPAS mendorong pemerintah mempercepat penataan dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada wilayah yang memenuhi persyaratan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan perizinan.
Selain itu, P2NAPAS meminta penguatan pembinaan, pengawasan lingkungan, keselamatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Bukan Legalisasi Tambang Ilegal
P2NAPAS menegaskan bahwa aspirasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan aktivitas pertambangan ilegal.
Organisasi masyarakat tersebut justru mendorong agar pemerintah memiliki kebijakan yang mampu membedakan masyarakat yang berupaya memperoleh legalitas sesuai aturan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin atau berpotensi merusak lingkungan.
“Yang kami dorong adalah penataan. Masyarakat yang memenuhi persyaratan harus memiliki akses terhadap mekanisme legal, sementara aktivitas yang jelas melanggar hukum tetap harus ditindak sesuai ketentuan,” katanya.
P2NAPAS juga menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan aparat penegak hukum perlu diperkuat agar persoalan pertambangan rakyat tidak terus berulang.
Siapkan Data dan Kajian
Dalam rencana audiensi, P2NAPAS menyatakan akan membawa sejumlah dokumen, data, kajian serta aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan kepada pemerintah.
Organisasi tersebut menyebut data lapangan dan informasi masyarakat akan menjadi bagian dari bahan pembahasan mengenai kondisi pertambangan rakyat di Sumatera Barat.
P2NAPAS juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan dengan tetap memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak.
Menunggu Tindak Lanjut
Dengan adanya tanda terima dari Kemensetneg RI, P2NAPAS kini menunggu proses tindak lanjut atas permohonan kunjungan kerja dan audiensi tersebut.
Waktu serta tempat audiensi, apabila diberikan kesempatan, akan disesuaikan dengan jadwal dan protokol resmi Kepresidenan.
Ahmad Husein berharap aspirasi masyarakat Sumatera Barat dapat memperoleh perhatian pemerintah pusat.
“Kami menghormati seluruh mekanisme dan protokol yang berlaku. P2NAPAS siap menyesuaikan jadwal pemerintah dan menunggu arahan lebih lanjut dari pihak Kemensetneg,” ujarnya.
Menurut P2NAPAS, persoalan pertambangan rakyat perlu ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat, keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
P2NAPAS berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kewajiban negara dalam menjaga lingkungan dan menegakkan hukum.
(Habiburrahman Elkayyis)
Editor: Redaksi Presisimedia.com
