Bengkulu Selatan, Presisimedia.com— Persoalan kualitas lingkungan di sekitar Sungai Air Selali, Kabupaten Bengkulu Selatan, kembali menjadi sorotan. Setelah hasil uji laboratorium menemukan sejumlah parameter pada limbah PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) dan air Sungai Air Selali melampaui baku mutu, pengawasan terhadap perusahaan kini mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Bengkulu.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Gerindra, Suharto, MBA, menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif akan dijalankan untuk memastikan penanganan persoalan lingkungan tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Suharto menyatakan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu akan turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi Sungai Selali dan aktivitas pengelolaan limbah PT SBS.
“Jika benar ada alat bukti dan barang bukti yang sah, kami akan merekomendasikan sanksi tegas. Jangan biarkan perusahaan tidak mengindahkan aturan yang ada,” tegas Suharto.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang diterbitkan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Bengkulu pada 4 Agustus 2026, ditemukan sejumlah parameter yang melampaui baku mutu pada outlet IPAL PT SBS maupun air Sungai Air Selali.
Pada sampel outlet Kolam 11, misalnya, tercatat TSS 310 mg/l, sementara baku mutunya 250 mg/l. Parameter minyak dan lemak tercatat 34,8 mg/l dari batas 25 mg/l, sedangkan nitrogen total mencapai 58 mg/l dari baku mutu 40 mg/l.
Sementara itu, pemeriksaan air Sungai Air Selali juga menemukan sejumlah parameter yang berada di atas baku mutu. Di bagian hulu, BOD tercatat 7,35 mg/l dan COD 44 mg/l. Di bagian hilir, BOD mencapai 8,17 mg/l, COD 49 mg/l, serta minyak dan lemak 1.100 µg/l.
DPRD Siapkan Sidak
Suharto menegaskan pengawasan tidak boleh berhenti pada rapat maupun dokumen hasil pemeriksaan. Menurutnya, pengecekan langsung diperlukan untuk melihat kondisi faktual di lapangan sekaligus memastikan tindak lanjut terhadap persoalan lingkungan berjalan.
Ia juga menyebut jalur kelembagaan DPRD akan digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, Suharto menyampaikan bahwa komunikasi melalui struktur partai juga terbuka apabila diperlukan.
“Pintu sudah dibuka oleh pimpinan kami di pusat Jakarta. Kami akan jalankan tugas pengawasan ini dengan serius, baik melalui lembaga DPRD maupun melalui kekuatan partai,” ujarnya.
Namun demikian, adanya hasil pengujian laboratorium maupun sanksi administratif tidak serta-merta menjadi kesimpulan mengenai unsur pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tertentu tetap menjadi kewenangan instansi yang berwenang berdasarkan pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan.
PT SBS Sudah Dijatuhi Sanksi Administratif
Persoalan PT SBS sebelumnya telah ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada 31 Agustus 2026, Pemkab Bengkulu Selatan menetapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap PT SBS sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel, dan hasil pengujian laboratorium.
Sanksi tersebut kemudian memasuki tahap pengawasan pelaksanaan. DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pengecekan kembali ke lokasi pada 10 September 2026 untuk memantau pembenahan sistem pengolahan limbah serta pembersihan aliran Sungai Air Selali.
DLHK menyebut PT SBS masih memiliki batas waktu hingga 30 September 2026 untuk menyelesaikan perbaikan yang diperintahkan dalam sanksi administratif tersebut.
Setelah batas waktu itu berakhir, DLHK menjadwalkan pengambilan sampel ulang limbah cair dari outlet Kolam 11. Pengujian dijadwalkan mulai 1 Oktober 2026 untuk melihat perkembangan kualitas limbah setelah dilakukan perbaikan.
BWS Sumatera VII Ikut Menjadi Perhatian
Selain pemerintah daerah dan DPRD, aspek sumber daya air juga menjadi bagian penting dalam persoalan Sungai Selali. BWS Sumatera VII disebut akan melakukan pemeriksaan terhadap aspek kepatuhan dan dampak aktivitas PT SBS terhadap sumber daya air di kawasan tersebut.
Langkah pemeriksaan lintas instansi dinilai penting agar penanganan tidak hanya berdasarkan keluhan masyarakat, tetapi juga ditopang data teknis dan hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya rencana sidak DPRD Provinsi Bengkulu, pengawasan DLHK serta agenda pengujian ulang pada Oktober mendatang, perhatian publik kini tertuju pada sejauh mana pembenahan yang dilakukan PT SBS mampu memenuhi ketentuan lingkungan.
Hasil pengujian ulang nantinya akan menjadi salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan kualitas limbah setelah dilakukan perbaikan.
PresisiMedia | Iklandiyanto
