Bengkulu Selatan, presisimedia.com– Tekanan publik terhadap penanganan limbah pabrik sawit dan transparansi dana CSR di Bengkulu Selatan mulai membuahkan hasil di tingkat legislatif.
Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, menyatakan pihaknya tengah mempelajari secara mendalam temuan-temuan terkait pencemaran lingkungan dan penyimpangan dana CSR untuk menentukan langkah pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Pernyataan ini muncul setelah hasil uji laboratorium secara resmi mengonfirmasi bahwa *Sungai Selali* (terkait PT SBS) dan *Sungai Mertam* (terkait PT BSL) berada dalam kondisi tercemar limbah. Fakta ini menjadi tamparan keras bagi kinerja pengawasan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Kami akan pelajari dulu temuan-temuan yang ada. Khusus untuk CSR, memang belum ada kejelasan dan ini akan segera kami bahas, termasuk kemungkinan pembentukan Pansus,” ujar Juli Hartono saat dikonfirmasi tim media.
LSM P2NAPAS merespons positif sinyal dari DPRD tersebut, namun tetap memberikan desakan kuat. Pihak LSM meminta DPRD tidak hanya sekadar “mempelajari”, tetapi segera mengevaluasi total kinerja instansi pemerintah yang membiarkan pencemaran terjadi di dua sungai sekaligus.
DPRD harus mencermati mengapa pengawasan pemerintah daerah bisa kecolongan hingga dua sungai rusak. Kami juga mendesak agar Pansus CSR nanti membongkar praktik penggunaan dana sosial yang justru dipakai untuk bingkisan karyawan dan sirup instansi, yang jelas-jelas merampas hak masyarakat desa,” tegas perwakilan LSM P2NAPAS.
Masyarakat kini menunggu keberanian DPRD Bengkulu Selatan untuk menggunakan hak angket atau membentuk Pansus guna menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan dugaan penggelapan hak sosial rakyat ini ke ranah hukum.
(Tim Redaksi)
