Tuban, Jawa Timur | Presisimedia.com — Aktivitas tambang pasir silika yang diduga ilegal di wilayah Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, kian menjadi sorotan tajam publik. Meski disebut-sebut tidak mengantongi izin resmi, kegiatan tersebut tetap berlangsung tanpa hambatan, memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran yang sistematis.
Sejumlah titik seperti Desa Cokrowati hingga Kalitempur dilaporkan menjadi lokasi utama aktivitas penambangan. Ironisnya, praktik yang diduga melanggar hukum ini berlangsung secara terbuka, seolah tak tersentuh oleh aparat penegak hukum (APH).
Nama Agus Santoso dan Siska turut mencuat sebagai pihak yang diduga berada di balik aktivitas tersebut. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi maupun langkah penindakan yang terlihat dari aparat berwenang.
Tim lembaga bersama awak media telah berulang kali mencoba mengonfirmasi kepada Kapolres Tuban terkait persoalan ini. Akan tetapi, hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons yang diberikan. Sikap diam ini justru memperkuat persepsi publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam penanganan kasus ini.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah terjadi pembiaran, atau justru ada kekuatan tertentu yang bermain di balik layar? Isu mengenai adanya “bekingan” pun semakin menguat di tengah masyarakat. Jika dugaan ini benar, maka persoalan ini tidak lagi sekadar pelanggaran izin, melainkan berpotensi mengarah pada persoalan integritas penegakan hukum.
Dampak dari aktivitas tambang ilegal tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain berpotensi merusak lingkungan, praktik ini juga dapat merugikan keuangan negara serta menciptakan preseden buruk dalam tata kelola sumber daya alam.
Dalam konteks good governance, pembiaran terhadap aktivitas ilegal merupakan bentuk kegagalan serius dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil, maka kepercayaan publik menjadi taruhan.
Aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Tuban, kini berada di bawah sorotan. Publik menuntut tindakan nyata, transparan, dan tanpa tebang pilih. Ketegasan dalam menindak pelanggaran menjadi satu-satunya cara untuk menjawab keraguan yang berkembang.
Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka dugaan pembiaran dan keberadaan “bekingan” akan terus menjadi stigma yang sulit dihapus.
Tim lembaga dan awak media menegaskan akan terus melakukan penelusuran dan mengawal kasus ini hingga terdapat kejelasan serta tindakan tegas dari pihak berwenang.
(Tim Redaksi | Presisimedia.com)
