
PADANG, Presisimedia.com – Dugaan penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut menjadi sorotan setelah hasil pemeriksaan mengungkap adanya indikasi penggunaan fasilitas kredit senilai Rp13,75 miliar oleh pihak lain di luar debitur yang tercatat dalam dokumen. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan terhadap efektivitas proses verifikasi, pengawasan kredit, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran program pembiayaan pemerintah tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat sejumlah fasilitas KUR yang dinilai memiliki ketidaksesuaian antara dokumen kredit dengan kondisi penggunaan dana. Dari 29 fasilitas kredit yang diperiksa, ditemukan indikasi bahwa sebagian dana kredit diduga tidak digunakan oleh debitur sebagaimana tercantum dalam dokumen pengajuan.
Dalam pemeriksaan administrasi kredit, ditemukan sebanyak 15 debitur dengan total plafon sekitar Rp7,35 miliar dan baki debet sekitar Rp5,56 miliar yang dokumen Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) maupun perjanjian kreditnya belum ditandatangani oleh debitur. Kondisi tersebut membuat proses pencairan fasilitas kredit belum dapat diyakini sepenuhnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sorotan semakin menguat setelah pemeriksaan terhadap rekening pinjaman dan tabungan 29 debitur menunjukkan adanya indikasi penggunaan fasilitas kredit oleh pihak lain. Sebanyak 19 rekening dengan total plafon sekitar Rp9,05 miliar disebut digunakan oleh pihak berinisial EO, sementara 10 rekening lainnya dengan plafon sekitar Rp4,7 miliar disebut digunakan oleh pihak berinisial YA. Total fasilitas kredit yang menjadi perhatian mencapai Rp13,75 miliar.
Dalam proses pemeriksaan, pihak berinisial YA disebut belum memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, EO melalui komunikasi video yang difasilitasi pihak Bank Nagari disebut mengakui menggunakan sejumlah fasilitas kredit yang tercatat atas nama debitur lain.
Berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan, EO juga menyampaikan informasi terkait proses penyediaan identitas calon debitur. Sebagian identitas disebut disiapkan sendiri dan sebagian lainnya diperoleh melalui bantuan pihak tertentu. EO juga menyebut pembayaran cicilan kredit dilakukan olehnya serta terdapat pemberian sejumlah uang kepada pihak yang identitasnya digunakan dalam pengajuan fasilitas kredit.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena program KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan pemerintah untuk mendukung pelaku usaha produktif. Apabila dana kredit tidak digunakan oleh penerima yang sesuai ketentuan, maka berpotensi mengurangi tujuan utama program serta meningkatkan risiko kredit bagi lembaga penyalur.
Selain penggunaan dana, hasil pemeriksaan juga menyoroti aspek subsidi pemerintah. Fasilitas kredit yang menjadi dasar subsidi bunga KUR tercatat sekitar Rp5,32 miliar, dengan potensi kelebihan penerimaan subsidi bunga sekitar Rp568,32 juta yang direkomendasikan untuk diproses sesuai ketentuan.
Tidak hanya itu, pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada perusahaan penjamin juga menjadi perhatian. Nilai pembayaran sekitar Rp4,53 miliar dinilai berpotensi membebani Bank Nagari apabila fasilitas kredit yang dijamin tidak memenuhi persyaratan sesuai regulasi pelaksanaan KUR dan perjanjian kerja sama.
Dari sisi risiko, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas kredit, termasuk risiko tidak tertagihnya pokok kredit, bunga, dan denda sekitar Rp10,44 miliar, potensi pengembalian subsidi bunga, hingga meningkatnya kebutuhan pencadangan kerugian kredit.
Hasil pemeriksaan juga menyoroti belum optimalnya pengawasan berjenjang dalam proses penyaluran kredit. Fungsi verifikasi, analisis, monitoring, serta pengendalian kredit pada sejumlah tingkatan dinilai perlu diperkuat agar proses pemberian KUR berjalan sesuai standar operasional dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Menanggapi temuan tersebut, manajemen PT Bank Nagari menyatakan sependapat dengan rekomendasi hasil pemeriksaan dan berkomitmen melakukan tindak lanjut. Langkah yang disiapkan antara lain penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi petugas kredit, pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran, serta penyelesaian terhadap fasilitas kredit yang menjadi objek pemeriksaan.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi PT Bank Nagari dalam menjaga kepercayaan publik sebagai salah satu bank pembangunan daerah. Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci agar penyaluran KUR benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai tujuan program pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, Presisimedia.com tetap membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan maupun informasi tambahan mengenai proses penyaluran KUR tersebut.
(Tim Redaksi)
Tags :
#BankNagari #KUR#lsmp2napas #KreditUsahaRakyat #AuditBPK #TemuanBPK #Perbankan #TataKelola #Akuntabilitas #Transparansi #GoodCorporateGovernance #Investigasi #PresisiMedia #SumateraBarat #Siberut #Mentawai #KeuanganDaerah #BUMD #BeritaTerkini #NewsUpdate #GoogleDiscover#



