JakartaPresisiMedia.com | Jakarta – Penahanan mantan Menteri Agama periode 2019–2024 berinisial YCQ oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuka tabir dugaan praktik korupsi dalam pengaturan kuota ibadah haji Indonesia. Penyidikan lembaga antirasuah itu mengungkap adanya dugaan pungutan fee percepatan bagi jemaah haji khusus, yang disebut-sebut turut mengalir kepada sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama. Skandal ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar.
YCQ resmi ditahan pada Kamis, 12 Maret 2026, untuk masa penahanan awal selama 20 hari hingga 31 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam perkara ini, penyidik sebelumnya juga telah menetapkan IAA alias GA, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka.
Perubahan Komposisi Kuota Haji
Perkara ini bermula dari tambahan kuota haji Indonesia yang diberikan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2023 sebanyak 8.000 jemaah. Tambahan kuota tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mengurangi antrean panjang calon jemaah haji reguler di Indonesia yang di sejumlah daerah bisa mencapai puluhan tahun.
Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya perubahan komposisi pembagian kuota haji. Dari tambahan kuota tersebut, dialokasikan:
7.360 kuota haji reguler
640 kuota haji khusus
Dalam proses pengalokasian ini, penyidik menemukan adanya dugaan pungutan biaya percepatan bagi jemaah haji khusus sebesar USD 5.000 atau sekitar Rp84,4 juta per orang.
Dugaan praktik tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan sejumlah pejabat dan dokumen di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dana yang terkumpul disebut diduga mengalir kepada sejumlah pihak, termasuk kepada tersangka YCQ dan IAA.
Pola Dugaan Berulang pada Kuota Haji 2024
Penyidikan juga mengungkap dugaan pola serupa dalam pembagian kuota haji tahun 2024. Saat itu Indonesia kembali memperoleh tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembagian kuota seharusnya mengikuti komposisi:
92 persen untuk haji reguler
8 persen untuk haji khusus
Namun dalam kebijakan yang diambil, kuota tersebut justru dibagi secara merata menjadi:
10.000 kuota haji reguler
10.000 kuota haji khusus
KPK menduga keputusan tersebut membuka peluang pengumpulan fee percepatan sebesar USD 2.000 atau sekitar Rp33,8 juta per jemaah untuk kuota haji khusus.
Permintaan komitmen biaya tersebut disebut dilakukan atas perintah tersangka IAA. Dalam pengusutan perkara ini, penyidik juga menemukan indikasi bahwa sebagian dana yang terkumpul diduga digunakan untuk mengondisikan Panitia Khusus (Pansus) Haji.
Kerugian Negara Ratusan Miliar
Perhitungan kerugian negara dalam perkara ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit menyebutkan dugaan praktik korupsi dalam pengaturan kuota haji tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.
Upaya hukum yang ditempuh tersangka YCQ melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah ditolak oleh hakim. Putusan tersebut menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan KPK dinilai sah secara hukum.
Potensi Tersangka Baru
KPK menegaskan penyidikan perkara ini masih terus berjalan. Penyidik saat ini masih mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain di lingkungan Kementerian Agama.
Tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berkembang dengan penetapan tersangka baru seiring dengan pengembangan penyidikan.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini kembali memunculkan sorotan publik terhadap transparansi pengelolaan kuota haji di Indonesia, terutama terkait keadilan bagi jutaan calon jemaah yang masih harus menunggu antrean keberangkatan selama puluhan tahun.
Redaksi.
