Jakarta – Pressesimedia.com
Kasus korupsi yang mengguncang PT Taspen (Persero) akhirnya memasuki babak tuntutan. Mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih, dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto, didakwa merugikan negara hingga Rp1 triliun dalam investasi fiktif yang kini menjadi sorotan publik.
Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/9/2025), Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Antonius dengan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider enam bulan, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp29,15 miliar plus sejumlah mata uang asing. Jika tidak sanggup, Antonius terancam tambahan 3 tahun penjara.
Baca Juga :
Janji Rusun 7 Tahun Menguap, Birokrasi DKI Dituding Abai Konstitusi https://presisimedia.com/janji-rusun-7-tahun-menguap-birokrasi-dki-dituding-abai-konstitusi/
Kasus ini bukan sekadar tindak pidana keuangan. Ia adalah pengkhianatan terhadap amanah jutaan aparatur sipil negara—guru, tenaga kesehatan, pegawai negeri, dan pensiunan—yang menggantungkan harapan hidup di hari tua lewat PT Taspen.
Setiap rupiah yang dikorupsi berarti merampas hak mereka. Uang pensiun bukan dana spekulasi, apalagi untuk diputar dalam skema fiktif yang penuh kebohongan.
Ironinya, LSM P2NAPAS sudah mengingatkan publik tentang indikasi investasi fiktif di tubuh Taspen. Namun peringatan itu dianggap angin lalu. Antonius bahkan secara terbuka menepis tudingan dan menyebutnya sudah ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi BPK.
Hari ini, fakta hukum justru menelanjangi kebohongan seorang Dirut BUMN. Publik telah disesatkan, dan kepercayaan yang dibangun selama ini runtuh dalam sekejap.
“Ini bukan hanya korupsi, tapi pengkhianatan terhadap rakyat kecil. Kami akan kawal kasus ini hingga tuntas,” tegas Ahmad Husein Batu Bara, Ketua Umum P2NAPAS.
Skandal Taspen menunjukkan bahwa jargon good corporate governance di BUMN masih sebatas slogan. Transparansi yang dikumandangkan tak lebih dari ilusi manajemen.
Ketua Umum LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batubara A.Ma
Bagaimana mungkin seorang pejabat yang digaji miliaran rupiah justru berani membohongi publik dan merampas hak pensiunan? Pertanyaan ini akan terus menghantui kredibilitas Taspen dan BUMN lainnya.
Kasus ini adalah momentum bagi pemerintah untuk membersihkan tata kelola BUMN dari manajemen busuk yang mengkhianati amanah rakyat. Tanpa reformasi menyeluruh, Taspen hanya akan menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi masa depan abdi negara yang sudah mengabdi seumur hidupnya.
Baca Juga:
https://presisimedia.com/direktur-taspen-berbohong-ditangkap-kpk-p2napas-siap-tempuh-jalur-hukum-demi-keadilan-sosial/
Redaksi – Pressesimedia.com
