BENGKULU SELATAN, PresisiMedia.com — Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada PT Sinar Bengkulu Selatan (PT SBS), menyusul hasil pengawasan dan uji laboratorium terhadap pengelolaan limbah serta kondisi Sungai Air Selali di Kecamatan Pino Raya.
Sanksi tersebut ditetapkan pada Senin, 31 Agustus 2026, dan memberikan ruang waktu sekitar 30 hari kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan. Pemerintah daerah juga menegaskan akan melakukan evaluasi dan pengujian kembali setelah masa perbaikan berakhir.
Keputusan tersebut menjadi babak baru dalam polemik lingkungan di sekitar Sungai Selali. Bagi pemerintah daerah, sanksi merupakan instrumen administratif untuk memastikan kewajiban perusahaan dijalankan. Sementara bagi masyarakat, sanksi baru akan dianggap berarti apabila menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
DLHK: Pemerintah Tidak Ingin Gegabah
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan, Erwin Muksin, mengatakan hasil pengujian laboratorium menunjukkan terdapat sejumlah parameter yang melebihi baku mutu.
Menurut Erwin, sampel diambil pada sejumlah titik, termasuk bagian hulu dan hilir Sungai Selali.
“Hasil uji laboratorium sudah kita publikasikan ke media dan sudah disampaikan kepada DPRD Bengkulu Selatan untuk menjawab keraguan masyarakat,” ujar Erwin, sebagaimana disampaikan kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Kajian hukum diperlukan untuk menentukan jenis sanksi yang tepat sesuai ketentuan.
Setelah melalui proses tersebut, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin menetapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada PT SBS.
Perusahaan diperintahkan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam waktu kurang lebih 30 hari.
Bupati juga menyatakan perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan normalisasi dan pembersihan Sungai Selali serta melakukan pengujian laboratorium secara rutin terhadap limbah yang dihasilkan. Setelah masa 30 hari, pemerintah daerah akan kembali melakukan pengambilan dan pengujian sampel.
Hasil Laboratorium Jadi Dasar Pengawasan
Sebelumnya, hasil uji laboratorium yang diterbitkan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menunjukkan adanya sejumlah parameter yang melebihi baku mutu.
Pada sampel outlet Kolam 11, misalnya, nilai TSS tercatat 310 mg/L, sementara baku mutu yang disebut dalam laporan sebesar 250 mg/L. Kandungan minyak dan lemak tercatat 34,8 mg/L dari batas 25 mg/L, sedangkan nitrogen total mencapai 58 mg/L dari batas 40 mg/L.
Pada sampel air limbah domestik, parameter Total Coliform juga tercatat 4.300 MPN/100 mL, sementara baku mutu yang disebut sebesar 3.000 MPN/100 mL.
Pengujian terhadap Sungai Air Selali juga menunjukkan sejumlah parameter melebihi baku mutu. Pada titik hulu, BOD tercatat 7,35 mg/L dan COD 44 mg/L. Sementara di bagian hilir, BOD tercatat 8,17 mg/L, COD 49 mg/L, serta minyak dan lemak 1.100 µg/L.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap pengelolaan lingkungan PT SBS.
Namun, hasil pengujian tersebut tetap perlu ditempatkan dalam konteks pemeriksaan dan ketentuan lingkungan yang berlaku. Penetapan tanggung jawab hukum lebih lanjut harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat: Sanksi Jangan Berhenti di Atas Kertas
Keputusan Pemkab Bengkulu Selatan mendapat apresiasi dari masyarakat Pino Raya.
Namun masyarakat menilai sanksi administratif tersebut baru merupakan langkah awal.
Perwakilan masyarakat meminta pemerintah membuka informasi mengenai keputusan sanksi, kewajiban perusahaan, indikator perbaikan dan hasil pengawasan kepada publik.
Masyarakat juga menuntut adanya pemulihan Sungai Selali, kejelasan mengenai kompensasi bagi warga terdampak, serta pengawasan ketat selama masa 30 hari.
Mamak Pay Heri, salah seorang tokoh masyarakat sekitar Sungai Selali, mengatakan masyarakat akan mengawal pelaksanaan sanksi tersebut.
Menurutnya, waktu 30 hari harus menghasilkan perubahan yang dapat dilihat dan diukur.
“30 hari bukan waktu yang lama. Apabila perbaikan IPAL dan pemulihan Sungai Selali tidak dilaksanakan, masyarakat meminta agar sanksinya dinaikkan,” ujarnya.
Masyarakat juga menginginkan pengujian ulang dilakukan secara transparan setelah masa perbaikan selesai.
Bagi warga, keberhasilan tidak cukup dibuktikan melalui laporan perusahaan. Hasil pengujian laboratorium kembali menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat apakah kualitas lingkungan benar-benar mengalami perbaikan.
P2NAPAS Dorong Pemeriksaan Perizinan
Sementara itu, Ketua LSM P2NAPAS DPW Provinsi Bengkulu, Iklandiyanto, A.Md, meminta pemerintah dan pihak berwenang tidak hanya melihat persoalan dari sisi pengelolaan limbah.
Ia mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek perizinan PT SBS, termasuk perizinan pendirian pabrik, kegiatan perkebunan dan dokumen lingkungan yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
Menurut Iklandiyanto, pemeriksaan menyeluruh penting untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga mempertanyakan bagaimana persoalan lingkungan yang menurut masyarakat telah lama dikeluhkan dapat terus muncul.
Namun, dugaan adanya permainan dalam proses pengambilan sampel maupun pengujian laboratorium, menurutnya, harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif dan independen.
Artinya, tudingan tersebut tidak boleh berhenti sebagai asumsi, tetapi harus diuji melalui mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik Menanti 30 September
Kini perhatian publik tertuju pada masa 30 hari.
Masyarakat ingin melihat apakah instruksi pemerintah benar-benar dilaksanakan PT SBS.
Pertanyaan publik pun cukup sederhana:
Apakah IPAL benar-benar diperbaiki?
Apakah kualitas air Sungai Selali membaik setelah perbaikan?
Apakah hasil uji laboratorium ulang akan dibuka kepada masyarakat?
Dan yang tidak kalah penting:
Bagaimana mekanisme pemulihan bagi warga yang merasa terdampak?
Pemkab Bengkulu Selatan sendiri telah menyatakan akan kembali melakukan pengambilan dan pengujian sampel setelah masa 30 hari. Jika perusahaan tidak menjalankan perintah atau hasil pengujian masih menunjukkan parameter melampaui ambang yang dipersyaratkan, pemerintah daerah menyatakan dapat mengambil langkah sanksi berikutnya.
Sanksi Harus Berujung Pemulihan
Di sinilah tantangan sebenarnya bagi Pemkab Bengkulu Selatan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan keputusan administratif. Mereka membutuhkan kepastian bahwa lingkungan yang menjadi sumber kehidupan mereka benar-benar mendapatkan perlindungan.
Di sisi lain, perusahaan juga berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang objektif dan sesuai ketentuan.
Karena itu, pengawasan terhadap PT SBS sebaiknya dilakukan secara terbuka, terukur dan berbasis data.
Jika perbaikan berhasil, hasilnya harus diumumkan.
Jika tidak berhasil, pemerintah harus menjelaskan langkah hukum berikutnya.
Dengan demikian, sanksi administratif tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan sekaligus pemulihan lingkungan.
30 hari akhirnya menjadi ujian bersama: bagi perusahaan untuk membuktikan keseriusan memperbaiki pengelolaan lingkungan, dan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa pengawasan tidak berhenti setelah surat sanksi diterbitkan.
Masyarakat Pino Raya kini menunggu satu hal yang paling konkret: bukti bahwa Sungai Selali benar-benar kembali membaik.
(Redaksi)
