Temuan pemeriksaan menyoroti aplikasi belajar yang minim digunakan, website sekolah yang belum optimal, hingga pengadaan buku dengan indikasi harga tidak efisien. Publik menanti penjelasan resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
BENGKULU SELATAN | PresisiMedia.com – Besarnya anggaran pendidikan semestinya berbanding lurus dengan manfaat yang diterima siswa dan sekolah. Namun, sejumlah temuan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bengkulu Selatan justru memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Total anggaran yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp19,37 miliar, meliputi pengadaan Aplikasi Merdeka Belajar (1Cerdas), pembangunan website sekolah, serta pengadaan buku Kurikulum Merdeka.
Ironisnya, sebagian program tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan.
Sorotan pertama tertuju pada pengadaan Aplikasi Merdeka Belajar (1Cerdas) yang menghabiskan Rp3,038 miliar pada Tahun 2024 dan kembali dianggarkan Rp3,783 miliar pada Tahun 2025.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, aplikasi yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar itu ternyata belum dimanfaatkan secara optimal. Di banyak sekolah, siswa disebut tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran. Pemanfaatannya lebih banyak sebatas pengisian daftar hadir oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.
Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai kendala, mulai dari tidak semua siswa memiliki telepon pintar, keterbatasan jaringan internet, hingga tenaga pendidik yang mengalami kesulitan mengoperasikan aplikasi.
Lebih jauh lagi, tingkat keaktifan pengguna aplikasi pada Tahun 2024 disebut hanya sekitar 46,48 persen, namun pengadaan kembali dilakukan pada Tahun 2025.
Yang menjadi perhatian publik, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan telah menyediakan platform Rumah Belajar dan Rumah Pendidikan secara gratis dengan berbagai fitur pembelajaran yang dinilai cukup lengkap. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tetap memilih menggunakan aplikasi berbayar.
Tak hanya aplikasi, pengadaan website sekolah senilai Rp5,772 miliar juga menjadi sorotan.
Hasil pemeriksaan menunjukkan website di sejumlah sekolah belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan jaringan internet, minimnya kompetensi operator, serta kurangnya sumber daya manusia yang mengelola konten.
Lebih menarik lagi, hasil pemeriksaan menyebut Dinas Dikbud tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), padahal instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem informasi pemerintah.
Diskominfo bahkan menyampaikan bahwa pembangunan website pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan cloud Pusat Data Nasional sehingga tidak memerlukan biaya hosting, dengan estimasi biaya pembuatan website jauh lebih rendah dibanding nilai proyek yang dianggarkan.
Persoalan berikutnya muncul pada pengadaan buku Kurikulum Merdeka senilai Rp5,968 miliar.
Hasil pemeriksaan mengungkap adanya selisih harga mencapai Rp1,919 miliar antara harga pembelian penyedia kepada distributor dengan harga yang dibayarkan pemerintah daerah.
Pemeriksaan juga menemukan bahwa Dinas kehilangan kesempatan memperoleh harga yang lebih murah. Selain itu, terdapat dugaan bahwa dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis disusun setelah produk telah ditayangkan pada e-katalog, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai proses perencanaan pengadaan.
Bahkan, hasil pemeriksaan menyebut terdapat kelebihan keuntungan yang dinilai tidak wajar sebesar Rp808,97 juta, yang menurut keterangan PPK dan PPTK akan ditagihkan kepada penyedia untuk disetorkan kembali ke kas daerah.
Rangkaian temuan tersebut menjadi alarm penting bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, bukan sekadar menghasilkan proyek yang minim pemanfaatan.
Publik tentu berharap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar terwujud.
Hingga berita ini diterbitkan, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan masih diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan hak jawab atas seluruh temuan tersebut. PresisiMedia.com akan memuat klarifikasi resmi secara proporsional sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
