PASAMAN BARAT | PresisiMedia.com — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan pascabencana Tahun Anggaran 2026 di SDN 10 Sungai Beremas, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, mulai mendapat sorotan. Bukan karena program revitalisasinya, melainkan karena sejumlah informasi yang terpampang pada papan kegiatan dinilai perlu diperjelas kepada publik.
Berdasarkan papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan Revitalisasi Satuan Pendidikan SDN 10 Sungai Beremas dengan nilai bantuan yang tercantum sebesar Rp665.264.150. Sumber dana disebut berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026, dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender dan pelaksana kegiatan adalah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN 10 Sungai Beremas.
Program ini pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memulihkan dan meningkatkan sarana pendidikan, khususnya sekolah yang terdampak bencana. Kemendikdasmen sendiri menyatakan bahwa revitalisasi 2026 diprioritaskan antara lain untuk sekolah terdampak bencana, daerah 3T, serta sekolah dengan kerusakan berat.
Namun, nilai bantuan ratusan juta rupiah tersebut tetap membutuhkan transparansi yang kuat, terutama karena pelaksanaannya menggunakan anggaran negara.
Bukan Sekadar Papan Nama
Pertanyaan publik bukan pada perlu atau tidaknya sekolah direvitalisasi. Justru sebaliknya, perbaikan fasilitas pendidikan sangat penting untuk memastikan peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak.
Yang menjadi perhatian adalah bagaimana Rp665,26 juta tersebut direncanakan, dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan.
Publik berhak mengetahui setidaknya:
Apa saja item pekerjaan yang dibiayai?
Berapa volume masing-masing pekerjaan?
Berapa harga satuan material dan pekerjaan?
Siapa penyedia material?
Bagaimana mekanisme pengadaan dilakukan oleh P2SP?
Berapa dana yang sudah dicairkan?
Apakah pekerjaan sudah dimulai dan berapa progres fisiknya?
Apakah terdapat RAB dan gambar teknis?
Siapa yang melakukan pengawasan?
Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana?
Pertanyaan tersebut menjadi penting agar program revitalisasi tidak berhenti pada pemasangan papan proyek, tetapi benar-benar menghasilkan sarana pendidikan yang berkualitas.
Klaim “Dilindungi Kejaksaan Agung” Perlu Dijelaskan
Ada satu bagian pada papan informasi yang juga menarik perhatian, yakni tulisan:
> “KEGIATAN INI DILINDUNGI OLEH KEJAKSAAN AGUNG.”
Kalimat tersebut tentu membutuhkan penjelasan resmi.
Apakah yang dimaksud adalah kegiatan mendapatkan pendampingan hukum, pengawalan, atau bentuk kerja sama tertentu dengan institusi Kejaksaan?
Jika memang terdapat pendampingan atau pengawalan dari Kejaksaan, publik tentu layak mengetahui dasar hukum, bentuk pendampingan, surat atau dokumen resmi, serta batas kewenangan pendampingan tersebut.
Sebab, penggunaan nama institusi penegak hukum pada papan kegiatan publik berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kegiatan tersebut memperoleh perlindungan khusus. Karena itu, penjelasan yang terbuka justru penting untuk menghindari kesalahpahaman.
Program Nasional Bernilai Besar, Pengawasan Harus Diperkuat
Secara nasional, Kemendikdasmen melaporkan bahwa program revitalisasi sekolah terdampak bencana Sumatera mencakup ribuan satuan pendidikan. Per Mei 2026, sebanyak 3.101 sekolah telah melakukan PKS revitalisasi dengan total nilai bantuan sekitar Rp2,9 triliun, dan 3.033 sekolah telah menerima penyaluran tahap pertama.
Artinya, program revitalisasi bukan program kecil. Anggaran yang dikucurkan pemerintah cukup besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pengawasan bukan berarti menghambat pembangunan. Justru pengawasan diperlukan agar setiap rupiah APBN benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi sekolah dan peserta didik.
P2SP dan Dinas Pendidikan Diminta Terbuka
Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana kegiatan di tingkat sekolah diharapkan dapat membuka informasi terkait penggunaan dana kepada masyarakat secara proporsional.
Begitu pula Dinas Pendidikan terkait perlu memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan, spesifikasi, volume pekerjaan dan tujuan program.
Jika pekerjaan mencapai Rp665,26 juta, maka masyarakat wajar mempertanyakan output konkret apa yang akan diterima sekolah dengan nilai bantuan tersebut.
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui angka di papan informasi, sementara rincian penggunaan anggaran dan progres pekerjaan sulit diakses.
Publik Menunggu Penjelasan
Sorotan ini bukan tuduhan adanya penyimpangan. Belum ada dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hanya berdasarkan papan informasi tersebut.
Namun, transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola anggaran publik.
Apalagi program tersebut menggunakan APBN dan ditujukan untuk pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana.
Karena itu, P2SP SDN 10 Sungai Beremas, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai RAB, progres pekerjaan, mekanisme pengadaan, pencairan dana, pengawasan serta dasar penggunaan kalimat “dilindungi oleh Kejaksaan Agung” pada papan kegiatan.
Masyarakat tidak sedang mencari kesalahan. Masyarakat hanya ingin memastikan bahwa Rp665,26 juta anggaran negara benar-benar berubah menjadi fasilitas pendidikan yang layak, berkualitas dan bermanfaat bagi siswa.
PresisiMedia akan terus mengedepankan prinsip konfirmasi dan keberimbangan dalam pemberitaan.
(Oloan Hasibuan)
editor Redaksi presisimedia.com
Tags :
#RevitalisasiSekolah
#SDN10SungaiBeremas
#PasamanBarat
#PendidikanSumbar
#lsmp2napas
#APBN2026
#DanaPendidikan
#TransparansiAnggaran
#PengawasanAnggaran
#KeterbukaanPublik
#RevitalisasiPascabencana
#P2SP
#KejaksaanAgung
#PengelolaanAnggaran
#AkuntabilitasPublik
#PresisiMedia