Oleh: Benny Parapat
(Aktivis & Pemerhati Politik)
Jakarta, Presisimedia.com. Dalam praktik hukum di Indonesia, konsep Restorative Justice (RJ) bukanlah sesuatu yang baru. Pendekatan ini hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pada proses mediasi antara pelapor dan terlapor, dengan semangat kekeluargaan, saling memahami, serta membuka ruang untuk saling memaafkan. Melalui mekanisme ini, perkara pidana tertentu dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut ke proses peradilan yang panjang, apabila kedua pihak mencapai kesepakatan damai.
Dalam kerangka hukum positif, RJ telah diakomodasi oleh berbagai regulasi dan kebijakan penegakan hukum. Tujuannya antara lain untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian konflik, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat sebuah perkara hukum. Oleh karena itu, penerapan RJ pada dasarnya dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.
Namun dalam praktiknya, terutama ketika perkara hukum bersinggungan dengan isu politik, mekanisme RJ seringkali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian kalangan memandang RJ sebagai jalan penyelesaian yang bijak dan konstruktif. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang menilai bahwa dalam konteks tertentu, RJ dapat dipersepsikan sebagai ruang kompromi yang berpotensi mengaburkan substansi persoalan hukum yang sebenarnya.
Perdebatan ini terlihat dalam sejumlah dinamika politik dan hukum yang belakangan menjadi perhatian publik. Ketika isu-isu sensitif yang berkaitan dengan figur publik mencuat ke ruang publik dan berujung pada proses hukum, masyarakat tentu berharap adanya kejelasan dan kepastian atas pokok persoalan yang diperdebatkan. Dalam situasi seperti ini, pilihan penyelesaian melalui RJ kerap memunculkan dua persepsi sekaligus: di satu sisi sebagai bentuk rekonsiliasi, di sisi lain dianggap meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab secara substantif.
Dinamika tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak pernah berdiri dalam ruang hampa. Ia selalu berada dalam interaksi dengan realitas sosial, politik, dan persepsi publik. Ketika sebuah perkara yang sarat muatan politik diselesaikan melalui mekanisme RJ, maka reaksi masyarakat pun menjadi bagian dari proses demokrasi itu sendiri.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk menjaga kedewasaan dalam menyikapi setiap pilihan hukum yang diambil. Perbedaan pandangan tidak semestinya berujung pada labelisasi atau delegitimasi terhadap pihak tertentu. Demokrasi yang sehat justru menuntut adanya ruang dialog, penghargaan terhadap proses hukum, serta kedewasaan dalam menerima berbagai kemungkinan penyelesaian.
Pada akhirnya, Restorative Justice tetap merupakan instrumen hukum yang sah dalam sistem peradilan Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa penerapannya tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Dengan demikian, RJ tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum itu sendiri.
Sebab pada akhirnya, hukum yang baik bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas.
Editor Redaksi.