(
Jawa Tengah, Presisimedia.com – Pengelolaan jaminan reklamasi pertambangan di Provinsi Jawa Tengah menjadi sorotan. LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) mencatat puluhan perusahaan tambang belum melaksanakan reklamasi wilayah bekas tambang, dengan nilai jaminan mencapai Rp8,49 miliar.
Data BPK RI juga menunjukkan bahwa 862 dokumen jaminan pertambangan senilai Rp63,28 miliar sudah kedaluwarsa, menunjukkan lemahnya pengawasan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan:
“Ratusan jaminan reklamasi tambang kedaluwarsa hingga akhir 2024. Ini jelas menunjukkan pengawasan belum maksimal dan berpotensi merugikan lingkungan serta masyarakat.”
Total jaminan pertambangan yang dikelola Dinas ESDM Jateng mencapai 1.780 dokumen senilai Rp135,53 miliar, namun 862 dokumen telah kedaluwarsa, dan beberapa pemegang IUP belum menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang senilai Rp751 juta.
LSM P2NAPAS menyoroti ketidakadaan SOP lengkap untuk penerbitan, penyimpanan, verifikasi, dan pengawasan jaminan pertambangan, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif.
Selain administrasi bermasalah, puluhan perusahaan tambang belum menuntaskan kewajiban reklamasi, dengan nilai jaminan Rp8,49 miliar, meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan hilangnya dana jaminan untuk pemulihan lahan.
Ahmad Husein Batu Bara menekankan:
“Dana jaminan reklamasi harus dipakai untuk memulihkan lingkungan pasca-tambang. Pengelolaan yang tertib dan pengawasan ketat wajib diterapkan Pemprov Jateng.”
Sebagai bentuk pengawasan publik, LSM P2NAPAS telah mengirim surat konfirmasi ke Pemprov Jateng untuk meminta penjelasan terkait langkah menertibkan pengelolaan jaminan pertambangan.
LSM P2NAPAS berharap pemerintah daerah segera memperkuat sistem administrasi dan pengawasan, serta memastikan kewajiban reklamasi dijalankan seluruh perusahaan tambang, agar sektor pertambangan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.
Redaksi
