PATI, JAWA TENGAH — PresisiMedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bersama DPRD Kabupaten Pati menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Pati, Jumat (18/9/2026). Persetujuan bersama tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dalam pidato akhirnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Chandra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Pati atas perhatian, pemikiran, saran, serta masukan selama proses pembahasan perubahan APBD.
Menurutnya, pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan tujuan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
Masih Menunggu Evaluasi Gubernur
Chandra menegaskan bahwa dokumen yang disepakati dalam rapat paripurna tersebut masih berupa rancangan. Selanjutnya, Raperda Perubahan APBD 2026 akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi.
“Ini baru rancangan. Selanjutnya rancangan ini akan kami kirim ke Pak Gubernur, masih menunggu tanggapan dari Provinsi Jawa Tengah maksimal 15 hari kerja,” ujar Chandra.
Setelah proses evaluasi selesai, Pemkab Pati bersama DPRD akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sebelum Perubahan APBD 2026 dapat ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Chandra mengatakan, apabila rancangan tersebut mendapat persetujuan setelah proses evaluasi, program-program yang tercantum di dalam Perubahan APBD 2026 dapat mulai dilaksanakan.
Infrastruktur Jalan Jadi Perhatian
Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam Perubahan APBD 2026 adalah infrastruktur, khususnya kondisi jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Pati.
Chandra menyebut masih terdapat sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan. Hal tersebut, menurutnya, juga berkaitan dengan laporan masyarakat mengenai kondisi jalan yang dinilai telah mengganggu aktivitas dan keselamatan pengguna jalan.
“Prioritasnya tetap infrastruktur. Infrastruktur masih banyak sekali yang perlu diperhatikan. Ada laporan dari masyarakat terkait kecelakaan dan lainnya akibat kondisi jalan yang sudah parah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah laporan media lokal juga menyebut adanya tambahan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk sektor infrastruktur. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyampaikan bahwa tambahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan penanganan jalan.
Sementara itu, laporan lain menyebut total postur Perubahan APBD Pati 2026 berada di kisaran Rp2 triliun, dengan angka yang disebut dalam rapat sebesar Rp2.000.099.023.000.
Menunggu Tahapan Selanjutnya
Dengan disepakatinya Raperda tersebut, tahapan pembahasan di tingkat pemerintah daerah dan DPRD memasuki proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar bagi Pemkab Pati dan DPRD untuk melakukan penyempurnaan apabila terdapat catatan atau koreksi dari pemerintah provinsi.
Pemkab Pati berharap seluruh tahapan tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga program yang telah dirancang dalam Perubahan APBD 2026 dapat segera dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, kesepakatan dalam rapat paripurna Jumat (18/9/2026) menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penetapan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026, namun pelaksanaannya tetap menunggu proses evaluasi dan penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.
(WW/HYU)
