MANDAILING NATAL, PresisiMedia.com — Dugaan rangkap status antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lubuk Apundung I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menuai sorotan.
Nama Zulfikar Ahmad Pilihan disebut masih berstatus sebagai PPPK sekaligus menjalankan tugas sebagai Anggota BPD Desa Lubuk Apundung I. Kondisi tersebut kini dipertanyakan karena menyangkut aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Persoalan ini dinilai tidak semestinya dibiarkan tanpa kepastian. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah kedua status tersebut secara hukum dapat dijalankan secara bersamaan atau justru terdapat ketentuan yang mengharuskan yang bersangkutan menentukan salah satu status.
Aturan Rangkap Jabatan Perlu Diperjelas
Sorotan terhadap persoalan tersebut salah satunya merujuk pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dalam Pasal 26 huruf f, anggota BPD dilarang merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.
Karena itu, persoalan yang muncul bukan sekadar mengenai jabatan, tetapi menyangkut bagaimana aturan mengenai status ASN dan keanggotaan BPD diterapkan dalam kasus konkret tersebut.
Yang diperlukan saat ini bukan asumsi, melainkan pemeriksaan dan kepastian hukum dari instansi berwenang.
Ketua BPD Disebut Sudah Mengingatkan
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Ketua BPD Desa Lubuk Apundung I telah beberapa kali mengingatkan Zulfikar Ahmad Pilihan agar memilih salah satu status.
Namun, peringatan tersebut disebut belum menghasilkan perubahan. Kedua status tersebut dikabarkan masih berjalan hingga saat ini.
Jika informasi tersebut benar, tentu persoalan ini patut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Sebab, apabila memang terdapat larangan rangkap jabatan, pembiaran terhadap kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.
Sebaliknya, apabila secara hukum rangkap status tersebut ternyata diperbolehkan, pemerintah juga perlu menjelaskan dasar hukum dan mekanisme yang menjadi landasannya agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Bukan Sekadar Soal Jabatan
Rangkap status juga berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan tugas.
Sebagai PPPK, yang bersangkutan memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai perjanjian kerja dan ketentuan kepegawaian. Sementara sebagai anggota BPD, terdapat fungsi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk menyerap aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan.
Jika kedua tanggung jawab tersebut dijalankan bersamaan, publik berhak mendapatkan kepastian bahwa tidak terjadi benturan kepentingan maupun gangguan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
Jangan sampai persoalan administratif yang seharusnya dapat diselesaikan sejak awal justru berkembang menjadi persoalan kepercayaan masyarakat.
Bupati Madina Diminta Tidak Diam
Atas persoalan tersebut, Bupati Mandailing Natal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal didesak segera melakukan pemeriksaan terhadap status yang bersangkutan.
Pemeriksaan penting dilakukan secara objektif dengan melihat dokumen kepegawaian, status keanggotaan BPD, ketentuan pengangkatan, serta regulasi yang berlaku.
Jika hasil pemeriksaan menyatakan rangkap status diperbolehkan, pemerintah perlu menjelaskan dasar hukumnya secara terbuka.
Namun, jika ternyata tidak diperbolehkan, maka aturan harus ditegakkan dan status yang bertentangan dengan ketentuan harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Jangan Sampai Aturan Hanya Jadi Pajangan
Pemerintahan yang baik bukan hanya soal banyaknya aturan yang dibuat, tetapi juga konsistensi dalam menjalankannya.
Masyarakat tidak sedang meminta seseorang diperlakukan secara khusus. Yang diminta hanyalah kepastian hukum, transparansi administrasi, dan penegakan aturan secara adil.
Persoalan ini juga bukan dimaksudkan sebagai serangan terhadap pribadi Zulfikar Ahmad Pilihan. Sebelum ada keputusan atau kesimpulan resmi dari pemerintah, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Namun, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan pertanyaan publik.
Jika memang tidak ada persoalan hukum, jelaskan dasar hukumnya.
Jika terdapat pelanggaran administrasi, selesaikan sesuai aturan.
Dan jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, lakukan secara terbuka dan profesional.
Sebab, dalam tata kelola pemerintahan desa, kepastian hukum bukan kemewahan. Ia merupakan fondasi kepercayaan masyarakat.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Publik menunggu: apakah persoalan ini akan diperiksa dan diberi kepastian, atau kembali dibiarkan menjadi tanda tanya?
(SN)
