Oleh: Benny Parapat (Aktivis, Pemerhati Politik)
Dunia saat ini sedang berada dalam fase yang semakin kritis. Ketegangan antarnegara tidak lagi sekadar adu pengaruh atau diplomasi keras, tetapi telah berubah menjadi konflik terbuka. Ketegangan antara Israel yang didukung Amerika Serikat dengan Iran memperlihatkan bahwa stabilitas global berada dalam kondisi yang rapuh dan penuh ketidakpastian.
Pada dasarnya, perang selalu dihindari oleh banyak negara karena konsekuensinya sangat besar—baik dari sisi ekonomi, kemanusiaan, maupun stabilitas politik. Perang menghadirkan biaya yang mahal dan risiko yang sulit dikendalikan.
Namun bagi sebagian negara, kalkulasi rasional tersebut tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Harga diri bangsa, kedaulatan negara, serta keselamatan rakyat sering kali ditempatkan di atas sekadar hitungan biaya dan keuntungan di atas kertas.
Dalam situasi global yang demikian kompleks, Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia tentu tidak dapat berdiri di luar dinamika yang sedang berlangsung. Konstitusi telah menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif—tidak memihak pada blok kekuatan mana pun, tetapi tetap berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
Namun dalam praktiknya, arah kebijakan tersebut tidak selalu terbaca jelas oleh publik. Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam sebuah traktat yang disebut BOP (Board of Peace), yang disebut-sebut membutuhkan anggaran hingga Rp17 triliun, memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.
Di satu sisi langkah tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari diplomasi internasional, tetapi di sisi lain publik mempertanyakan urgensinya ketika berbagai persoalan domestik masih membutuhkan perhatian serius.
Presiden Prabowo Subianto saat ini memimpin Indonesia dalam situasi yang tidak mudah. Di dalam negeri, berbagai dinamika politik dan sosial terus berkembang.
Perdebatan mengenai sejumlah isu politik yang belum juga mereda, polemik terkait program Makan Bergizi Gratis yang dinilai sebagian kalangan berpotensi membebani anggaran negara, hingga kritik yang terus disuarakan kalangan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah menjadi bagian dari realitas demokrasi yang tidak dapat dihindari.
Kritik tentu merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Bahkan, kritik yang sehat merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol publik terhadap kekuasaan. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana pemerintah merespons dinamika tersebut dan menempatkan prioritas kebijakan secara tepat.
Ada pepatah lama yang mengatakan, “semut di seberang lautan terlihat, tetapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat.” Pepatah ini seakan menjadi refleksi atas kondisi yang dirasakan sebagian masyarakat saat ini. Agenda global dan diplomasi luar negeri tampak begitu menonjol, sementara persoalan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat—seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi keluarga, serta terbatasnya daya beli masyarakat—masih menjadi kenyataan yang dihadapi banyak warga setiap hari.
Dalam konteks ini, negara dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepentingan global dan kebutuhan domestik. Politik luar negeri tentu penting bagi posisi strategis Indonesia di dunia internasional, tetapi kesejahteraan rakyat tetap harus menjadi prioritas utama dari setiap kebijakan negara.
Legitimasi pemerintahan lahir dari kepercayaan rakyat yang diberikan melalui proses demokrasi, termasuk melalui Pemilu 2024.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa berbagai “perang” di dalam negeri—perang melawan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, mahalnya biaya hidup, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia—menjadi fokus utama pembangunan nasional.
Tanpa fondasi domestik yang kuat, ambisi Indonesia untuk memainkan peran penting di panggung global akan sulit tercapai. Sebaliknya, jika kesejahteraan rakyat terjamin dan kualitas sumber daya manusia meningkat, maka Indonesia akan memiliki posisi yang jauh lebih kuat dalam percaturan dunia.
Indonesia adalah negara besar dengan potensi yang luar biasa. Namun potensi tersebut hanya akan menjadi kekuatan nyata jika arah kebijakan negara benar-benar berpijak pada kepentingan rakyat. Negara harus hadir bukan hanya sebagai aktor diplomasi internasional, tetapi juga sebagai pelindung dan penggerak kesejahteraan masyarakatnya sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaan Quo Vadis Indonesia—ke mana arah bangsa ini—bukan sekadar retorika politik. Ia adalah refleksi kolektif yang menuntut jawaban nyata dari para pemimpin bangsa.
Sebab masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh posisi di panggung global, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan bahwa rakyatnya hidup layak, berpendidikan baik, dan siap bersaing dalam tatanan dunia yang terus berubah. (*)
