BPK menemukan 53 kendaraan dinas tidak dapat ditemukan saat pemeriksaan. Temuan tersebut menjadi bagian dari lemahnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang juga mencakup ratusan aset infrastruktur dan peralatan bernilai miliaran rupiah yang belum dapat ditelusuri keberadaannya.
PASAMAN, Presidimedia.com – Tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Pasaman kembali mendapat sorotan tajam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pemeriksaan pengelolaan aset daerah, auditor menemukan 53 unit kendaraan dinas yang tidak dapat ditemukan fisiknya, meski masih tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah.
Temuan tersebut tercantum dalam Lampiran 17 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dan 2025 (sampai Semester I). Puluhan kendaraan yang tidak ditemukan itu tersebar di sejumlah puskesmas, organisasi perangkat daerah (OPD), rumah sakit daerah hingga kantor kecamatan.
Berdasarkan data BPK, kendaraan-kendaraan tersebut memiliki nilai perolehan sebesar Rp634.699.640, sementara nilai buku per 31 Desember 2025 tercatat Rp0 karena telah habis disusutkan secara akuntansi. Meski demikian, aset tersebut tetap merupakan Barang Milik Daerah yang wajib dijaga, diamankan, dan dipertanggungjawabkan keberadaannya.
Adapun kendaraan yang tidak ditemukan berasal dari Puskesmas Cubadak, Puskesmas Ladang Panjang, Puskesmas Lubuk Sikaping, Puskesmas Pinto Padang, Puskesmas Rao, Puskesmas Silayang, RSUD Tuanku Imam Bonjol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satpol PP dan Damkar, Kecamatan Duo Koto, hingga Kecamatan Panti.
Cerminan Lemahnya Pengelolaan Aset
Temuan hilangnya penguasaan fisik kendaraan dinas tersebut dinilai bukan sekadar persoalan administrasi. Kondisi itu menunjukkan masih lemahnya pengendalian internal, inventarisasi, dan pengamanan aset yang seharusnya menjadi tanggung jawab setiap pengelola barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Lebih jauh, temuan tersebut bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Dalam laporan yang sama, BPK juga mengungkap 163 aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) senilai sekitar Rp101,19 miliar yang belum dapat ditelusuri keberadaannya. Selain itu, terdapat 1.190 unit peralatan dan mesin yang juga tidak ditemukan saat pemeriksaan.
Akibat berbagai aset yang belum dapat dipastikan keberadaannya tersebut, nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pasaman melonjak menjadi sekitar Rp468,97 miliar per 31 Desember 2025 (unaudited), meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Publik Berhak Mengetahui
Temuan BPK memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Bagaimana kendaraan dinas yang dibeli menggunakan uang rakyat dapat tidak diketahui lagi keberadaannya? Apakah inventarisasi aset telah dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan? Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan aset tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting mengingat setiap Barang Milik Daerah berada di bawah tanggung jawab Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, hingga Pengelola Barang yang memiliki kewajiban melakukan pencatatan, pengamanan, dan pengawasan.
BPK Minta Segera Ditindaklanjuti
Dalam rekomendasinya, BPK meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset daerah. Seluruh Pengguna Barang diminta melakukan inventarisasi sesuai ketentuan, menelusuri kembali aset yang masih mungkin ditemukan, serta mengusulkan penghapusan terhadap aset yang telah dipastikan tidak dapat ditemukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam memperbaiki tata kelola aset daerah. Publik tentu berharap penyelesaian tidak berhenti pada perbaikan administrasi semata, melainkan juga menghadirkan transparansi mengenai keberadaan aset, evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, serta penegasan tanggung jawab apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pasaman belum menyampaikan keterangan resmi terkait tindak lanjut atas temuan BPK mengenai kendaraan dinas yang tidak ditemukan. Redaksi akan memberikan ruang hak jawab dan memuat klarifikasi apabila telah diterima.
(Tim Redaksi)
Tags: #BupatiPasaman #PasamanBangkit #BPKRI #LHPBPK #TemuanBPK #AsetDaerah #BarangMilikDaerah #KendaraanDinas #InventarisasiAset #PengelolaanAset #AkuntabilitasPublik #TransparansiPemerintahan #TataKelolaPemerintahan #PengawasanKeuangan #KeuanganDaerah #GoodGovernance #PemerintahanDaerah #SumateraBarat
