(Gambar ilustrasi)
P2NAPAS mempertanyakan transparansi pemeriksaan dugaan pencemaran Sungai Mertam setelah mengaku tidak dilibatkan dalam pengambilan sampel dan disebut tidak dapat masuk ke area pengolahan limbah PT BSL. DLHK Bengkulu Selatan menegaskan proses uji laboratorium dilakukan secara objektif dan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan.
Bengkulu Selatan, presisimedia.com— Proses penanganan dugaan pencemaran Sungai Mertam yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) menjadi sorotan. Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) DPW Provinsi Bengkulu mempertanyakan transparansi pemeriksaan setelah perwakilannya mengaku tidak dilibatkan dalam pengambilan sampel air dan tim Polres Bengkulu Selatan bersama P2NAPAS disebut tidak mendapatkan akses masuk ke area pabrik untuk meninjau fasilitas pengolahan limbah.
Baca juga :
*P2NAPAS Resmi Adukan Dugaan Pencemaran Sungai Mertam ke Polres Bengkulu Selatan, IPAL BSL Diminta Diperiksa* https://presisimedia.com/p2napas-resmi-adukan-dugaan-pencemaran-sungai-mertam-ke-polres-bengkulu-selatan-ipal-bsl-diminta-diperiksa/
Kegiatan pengambilan sampel air limbah dan pengecekan di lapangan berlangsung pada Rabu, 19 Agustus 2026. Ketua DPW LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu, Iklandiyanto, mengatakan pihaknya sebelumnya menerima informasi bahwa proses pengambilan sampel air akan melibatkan pihak pelapor.
Namun, pada saat kegiatan berlangsung, P2NAPAS selaku pihak yang melaporkan dugaan pencemaran Sungai Mertam mengaku tidak menerima undangan maupun kesempatan untuk menyaksikan langsung proses pengambilan sampel.
Menurut Iklandiyanto, sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bengkulu Selatan beserta tim, Kapolsek Kedurang Ilir dan anggota, unsur kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat serta awak media.
P2NAPAS juga menyoroti kehadiran sejumlah tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurut organisasi itu, beberapa tokoh yang sebelumnya memberikan informasi dan keterangan terkait laporan dugaan pencemaran justru tidak diundang dalam kegiatan pengambilan sampel.
“Sebagai pihak pelapor, kami mempertanyakan proses ini. Kami sebelumnya mendapat informasi bahwa pelapor akan dilibatkan dalam pengambilan sampel, tetapi pada pelaksanaannya kami tidak diundang,” kata Iklandiyanto.
Ia menilai keterbukaan dalam proses pemeriksaan menjadi penting agar masyarakat dapat memperoleh kejelasan mengenai penanganan dugaan pencemaran yang telah dilaporkan.
Disebut Tak Dapat Akses Masuk Pabrik
Iklandiyanto menjelaskan, sekitar pukul 13.00 WIB, pihak P2NAPAS dihubungi Kanit Tipidter Polres Bengkulu Selatan untuk mendampingi kegiatan pengecekan kolam pengolahan limbah di area pabrik PT BSL.
P2NAPAS kemudian mendatangi lokasi sesuai dengan informasi yang diterima. Namun, setibanya di lokasi, tim Polres Bengkulu Selatan bersama perwakilan P2NAPAS disebut tidak memperoleh izin masuk ke area fasilitas pengolahan limbah.
“Sekitar pukul 13.00 WIB kami dihubungi Kanit Tipidter untuk mendampingi pengecekan kolam limbah. Namun ketika sampai di lokasi, kami tidak mendapatkan izin untuk masuk ke area pabrik,” ungkap Iklandiyanto.
P2NAPAS meminta agar alasan tidak diberikannya akses tersebut dapat dijelaskan secara terbuka oleh manajemen PT BSL, khususnya terkait kegiatan pemeriksaan yang melibatkan aparat dan pihak terkait.
Karena tidak dapat memasuki area pabrik, pihak P2NAPAS kemudian melakukan peninjauan di sekitar Sungai Mertam. Di lokasi juga terdapat anak sungai yang mengalir menuju sungai utama.
Dari pengamatan secara visual, air di lokasi yang ditinjau terlihat jernih dan belum tampak tanda kontaminasi yang dapat dipastikan hanya melalui pengamatan mata.
Namun, P2NAPAS menegaskan bahwa kondisi air secara kasat mata tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pencemaran.
“Secara visual air terlihat jernih. Tetapi untuk memastikan ada atau tidaknya pencemaran, tentu harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium,” ujar Iklandiyanto.
P2NAPAS Soroti Transparansi Pemeriksaan
P2NAPAS menilai pelibatan pelapor dalam proses pengawasan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penanganan laporan dugaan pencemaran lingkungan.
Menurut Iklandiyanto, organisasi tersebut tidak meminta adanya perlakuan khusus, melainkan keterbukaan informasi agar proses pemeriksaan dapat dipahami secara jelas oleh semua pihak.
“Kami tidak meminta hasil yang berpihak kepada siapa pun. Yang kami inginkan adalah proses yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan secara terbuka. Tetapi jika ada pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, P2NAPAS akan terus mengawal proses pemeriksaan hingga hasil uji laboratorium resmi diumumkan.
Kadis DLHK: Tak Punya Kepentingan
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bengkulu Selatan melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap PT BSL.
Kadis menegaskan, DLHK akan bekerja secara maksimal dan profesional dalam menangani laporan dugaan pencemaran Sungai Mertam.
“Saya tegaskan, kami tidak punya kepentingan apa pun di pabrik BSL. Kami akan bekerja secara maksimal dan membawa sampel air tersebut ke laboratorium di Bengkulu,” ungkapnya.
Menurut Kadis, hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap dugaan pencemaran tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya terbuka dalam menjalankan proses pengawasan dan tidak akan melindungi pihak mana pun apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Siap Beri Sanksi Jika Ada Pelanggaran
Kadis DLHK Bengkulu Selatan menegaskan, pihaknya akan bertindak sesuai ketentuan apabila hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya pelanggaran.
Ia mencontohkan penanganan kasus perusahaan lain sebelumnya, ketika hasil uji laboratorium menunjukkan adanya parameter yang melampaui baku mutu sehingga dilakukan langkah sesuai kewenangan instansi.
“Yang salah tetap salah. Jika ditemukan kesalahan atau pelanggaran, harus diperbaiki. Uji laboratorium akan kami lakukan secara objektif. Apabila hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran, tentu akan ada tindakan dan sanksi sesuai ketentuan,” tegas Kadis.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa proses penanganan laporan dugaan pencemaran Sungai Mertam akan tetap berlandaskan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
PT BSL Belum Berikan Keterangan
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Bengkulu Sawit Lestari belum memberikan keterangan resmi kepada Presisimedia.com terkait alasan tim Polres Bengkulu Selatan dan perwakilan P2NAPAS disebut tidak memperoleh akses untuk masuk ke area fasilitas pengolahan limbah.
Presisimedia.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak manajemen PT BSL maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan secara proporsional.
Sementara itu, P2NAPAS berharap hasil pengujian laboratorium dapat segera disampaikan secara terbuka kepada publik agar persoalan dugaan pencemaran Sungai Mertam memperoleh kejelasan.
“Yang kami harapkan adalah proses pemeriksaan yang objektif dan hasil laboratorium yang transparan. Jika tidak ada pencemaran, sampaikan kepada masyarakat. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, maka harus ditindak sesuai hukum dan aturan yang berlaku,” pungkas Iklandiyanto.
Redaksi Presisimedia.com
