Papan Proyek Cantumkan Anggaran Rp1,399 Miliar, Publik Pertanyakan Kepatuhan K3 dan Transparansi Penggunaan Dana
BENGKULU SELATAN, PRESISIMEDIA.COM — Pelaksanaan proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 103 Bengkulu Selatan menuai sorotan. Bukan hanya karena nilai anggarannya mencapai Rp1.399.806.052, tetapi juga karena kondisi keselamatan kerja di lokasi proyek dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat aktivitas pekerjaan konstruksi dengan sejumlah pekerja yang belum tampak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja secara lengkap. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proyek yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut.
Di sisi lain, papan informasi proyek yang terpasang di lokasi menyebutkan proyek tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam papan proyek juga tercantum:
- Nama Sekolah: SDN 103 Bengkulu Selatan
- Pelaksana: P2SP
- Waktu Pelaksanaan: 150 hari kalender
- Sumber Dana: APBN Tahun Anggaran 2026
- Jumlah Dana Bantuan: Rp1.399.806.052
Nilai anggaran tersebut tentu bukan angka kecil. Karena itu, transparansi pelaksanaan menjadi penting, termasuk memastikan setiap komponen pekerjaan dan kebutuhan keselamatan kerja benar-benar direalisasikan sesuai ketentuan.
K3 Jangan Sekadar Ada di Dokumen
Dalam pekerjaan konstruksi, keselamatan pekerja seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. Penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm, sepatu keselamatan, sarung tangan, rompi, serta perlengkapan lain harus disesuaikan dengan risiko pekerjaan di lapangan.
Jika pekerja melakukan aktivitas konstruksi tanpa perlindungan yang memadai, maka pertanyaan publik bukan sekadar soal ada atau tidaknya APD, tetapi juga bagaimana pengadaan, distribusi, penggunaan dan pengawasan K3 dalam proyek tersebut.
Terlebih proyek ini menggunakan sumber dana APBN. Masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat sesuai peruntukannya.
Muncul Pertanyaan soal Anggaran APD
Sorotan semakin mengemuka ketika kondisi lapangan dibandingkan dengan kewajiban penyediaan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi.
Namun demikian, dugaan mark-up atau penggelembungan anggaran APD belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa adanya dokumen pengadaan, rincian RAB, bukti pembelian, harga satuan, serta hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.
Karena itu, justru hal tersebut perlu dibuka secara transparan.
Berapa anggaran K3 yang dialokasikan? Berapa jumlah APD yang dibeli? Apa spesifikasi dan harga satuannya? Siapa penyedianya? Dan apakah seluruh APD tersebut benar-benar diterima serta digunakan oleh pekerja di lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
Pengawasan Diminta Tidak Hanya di Atas Kertas
Proyek revitalisasi sekolah semestinya menjadi program yang memperbaiki kualitas sarana pendidikan sekaligus memberikan contoh pelaksanaan pekerjaan pemerintah yang tertib, transparan dan mengutamakan keselamatan.
Pengawas proyek, pelaksana, serta instansi terkait diharapkan tidak hanya melakukan pengawasan terhadap progres fisik, tetapi juga memastikan aspek K3 benar-benar diterapkan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen anggaran dengan realisasi di lapangan, maka pemeriksaan lebih lanjut tentu menjadi langkah yang patut dilakukan.
Publik juga layak mendapatkan informasi mengenai RAB proyek, rincian komponen K3, pengadaan APD, progres pekerjaan, serta mekanisme pengawasan proyek senilai Rp1,399 miliar tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi mengenai penerapan K3 dan rincian anggaran keselamatan kerja dalam proyek tersebut.
PresisiMedia.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pelaksana maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara utuh kepada masyarakat.
(Iklandiyanto)
