Pasaman, presimedia.com – Proyek normalisasi Sungai Batang Masang yang berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang dipertanyakan oleh LSM P2NAPAS.
Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut menjadi sorotan setelah ditemukan tidak dilengkapi papan informasi kegiatan serta minim pengawasan di lapangan, sehingga memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Temuan tersebut diperoleh setelah tim LSM P2NAPAS melakukan peninjauan langsung di Nagari Ganggo Hilia dan Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.
Di lokasi, aktivitas pekerjaan terlihat berjalan dengan alat berat, namun tanpa kehadiran pengawas teknis, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap pengendalian mutu, ketepatan volume pekerjaan, serta potensi ketidaksesuaian pelaksanaan proyek.
Sejumlah Kejanggalan Disorot
Dalam surat resmi yang dilayangkan, kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, LSM P2NAPAS menguraikan sejumlah poin yang dimintakan klarifikasi, antara lain:
Tidak ditemukannya papan informasi proyek, Tidak terlihatnya pengawas lapangan, Ketidakjelasan nilai kontrak dan sumber anggaran, Mekanisme pengawasan dan pengendalian pekerjaan, Sistem penunjukan kontraktor dan subkontraktor, Kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, serta Legalitas sumber material dari sungai setempat
Soroti Transparansi dan Akuntabilitas
Ketua Umum Ahmad Husein Batu Bara menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele, mengingat proyek yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami melihat ada persoalan mendasar terkait transparansi. Tidak adanya papan proyek dan minimnya pengawasan di lapangan tentu menjadi tanda tanya besar. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut akuntabilitas penggunaan uang negara,” tegasnya.
Ia menambahkan, lemahnya pengawasan di lapangan berpotensi membuka ruang terjadinya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan kontrak.
“Jika pengawasan tidak berjalan maksimal, maka potensi penyimpangan akan sulit dihindari. Karena itu, kami meminta klarifikasi resmi agar semuanya terang dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Material Sungai Jadi Sorotan
Selain aspek transparansi, diduga penggunaan material dari sungai setempat juga menjadi perhatian. Dalam ketentuan yang berlaku, pengambilan material alam harus memiliki izin resmi.
Jika tidak, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum sekaligus berdampak pada lingkungan.
Klarifikasi Ditunggu, Langkah Lanjutan Terbuka
Sebagai tindak lanjut, LSM P2NAPAS telah melayangkan surat resmi dan memberikan waktu selama 7 hari kerja kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang untuk memberikan klarifikasi tertulis.
Apabila tidak terdapat tanggapan, pihaknya membuka kemungkinan untuk menempuh langkah lanjutan, termasuk melaporkan persoalan ini kepada instansi pengawas maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Tembusan ke Sejumlah Pihak
Surat tersebut juga ditembuskan kepada:
PT Surya Pratama Natural, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Publik Menanti Penjelasan
Publik kini menunggu klarifikasi terbuka atas proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dalam proyek bernilai miliaran rupiah, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
(Ismail Hasan)
