PADANG, Presisimedia.com – Program Padang Juara yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang di bidang pendidikan mendapat sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025, BPK menyatakan realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa penyediaan seragam sekolah dan Lembar Kreativitas Siswa (LKS) senilai Rp6.194.435.600 belum dapat diyakini kewajarannya.
Belanja tersebut merupakan bagian dari realisasi Belanja Bantuan Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Dari total anggaran sebesar Rp21,66 miliar, terealisasi Rp17,94 miliar atau 82,85 persen, termasuk belanja penyediaan seragam sekolah dan LKS bagi siswa jenjang SD dan SMP.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Di antaranya, mekanisme pengadaan dilakukan tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK juga tidak menemukan dokumen kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan penyedia.
Pemeriksaan juga mengungkap adanya perubahan data penerima bantuan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, perubahan tersebut tidak didukung dokumentasi dan perhitungan yang memadai sehingga menjadi salah satu catatan dalam pemeriksaan.
Tak hanya itu, BPK menemukan sebagian pekerjaan penyediaan seragam disubkontrakkan kepada pihak lain. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki data lengkap mengenai jumlah maupun identitas penyedia yang terlibat sehingga pengendalian dan pengawasan program dinilai belum memadai.
Atas kondisi tersebut, BPK menyimpulkan bahwa realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa penyediaan seragam sekolah dan LKS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun Anggaran 2025 belum dapat diyakini kewajarannya dan merekomendasikan agar Pemerintah Kota Padang segera menindaklanjuti seluruh temuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Presisimedia.com masih mengupayakan konfirmasi kepada Wali Kota Padang serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang terkait temuan BPK tersebut. Tanggapan resmi dari pihak terkait akan dimuat pada pemberitaan berikutnya sebagai bentuk penerapan prinsip jurnalistik yang berimbang (cover both sides).
(Redaksi)
