Ket gambar : Foto ini menampilkan beberapa jenis makanan kemasan plastik, namun tidak terdapat informasi entitas spesifik seperti merek dagang, nama produk resmi, atau lokasi tertentu yang dapat diidentifikasi secara jelas. Yang terlihat adalah roti berbentuk bundar, sejenis Kerak Telur, serta beberapa buah kurma yang dikemas terpisah.
Pasaman, Presisimedia.com — Lembaga Swadaya Masyarakat P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kebijakan tersebut berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyampaikan bahwa MBG merupakan program strategis nasional dengan penggunaan anggaran negara yang besar, sehingga membutuhkan sistem pengelolaan dan pengawasan yang kuat serta terbuka.
“Program ini memiliki tujuan yang baik. Namun, transparansi anggaran dan mekanisme pengawasan harus diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Menurutnya, penanganan persoalan gizi tidak dapat hanya mengandalkan penyediaan makanan, tetapi harus diintegrasikan dengan edukasi gizi, sanitasi, dan akses layanan kesehatan. Pendekatan yang komprehensif dinilai penting agar program memberikan dampak jangka panjang.
LSM P2NAPAS juga menekankan perlunya kejelasan mekanisme pengadaan dan distribusi dalam Program MBG. Keterbukaan pada setiap tahapan pelaksanaan dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran negara secara efisien.
Selain itu, P2NAPAS mendorong agar pelaksanaan MBG melibatkan pelaku ekonomi lokal secara adil dan transparan, sehingga program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi masyarakat.
“Kritik dan masukan dari masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya perbaikan kebijakan. Dengan tata kelola dan pengawasan yang baik, MBG berpotensi menjadi program yang efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
P2NAPAS berharap Badan Gizi Nasional dapat menindaklanjuti berbagai masukan tersebut secara konstruktif dan terbuka, sehingga pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai prinsip good governance dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Tim Redaksi)
